Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Subsidi adalah kata yang akrab dalam politik. Setiap pemerintahan mengklaim telah memberi subsidi terbesar, terluas, atau paling inovatif. Angka triliunan rupiah anggaran dibacakan di podium, grafiknya ditampilkan ke publik, dan pejabat mengaku berpihak pada rakyat. Namun, ada paradoks yang terus berulang: semakin besar subsidinya, semakin besar pula rasa keterasingan rakyat dari negara. Mungkin karena subsidi diberikan sebagai angka, bukan sebagai rasa.
Kita sudah terlalu lama melihat subsidi sebagai transaksi: negara memberi, rakyat menerima. Di pikiran birokrasi, warga dianggap objek pasif. Cukup disalurkan bantuan, lalu selesai. Padahal subsidi bukan sekadar penyaluran, melainkan relasi. Ketika bantuan membuat warga merasa dihargai, terciptalah kepercayaan. Tetapi ketika bantuan dipenuhi syarat rumit, antrean memalukan, dan verifikasi yang menggurui, rasa kepercayaan berubah menjadi rasa direndahkan.
Dalam The Social Contract Revisited, Kwame Anthony Appiah menegaskan bahwa kebijakan sosial tidak hanya diuji dalam hal efektivitas, tetapi juga dalam rasa hormat terhadap martabat penerimanya. Negara yang baik bukan hanya menolong, tetapi menolong dengan cara yang tidak melukai. Bansos bisa menutup kebutuhan harian, tetapi pengalaman saat menerimanyalah yang menentukan apakah warga merasa menjadi bagian dari negara, atau sekadar “penerima bantuan.”
Di lapangan, kita mendengar keluhan yang tidak masuk dashboard evaluasi: kartu bantuan yang salah sasaran, data warga miskin yang tak kunjung diperbaiki, bantuan yang datang terlambat atau tidak lengkap, serta stigma sosial — “penerima bantuan dianggap gagal”. Bantuan yang seharusnya mengangkat justru membuat sebagian warga merasa diawasi, dihakimi, dan tidak dipercaya. Negara membantu, tetapi dengan sikap yang dingin.
Subsidi rasa bersama menuntut paradigma baru: bantuan harus menguatkan, bukan mempermalukan. Prosesnya harus manusiawi, bukan mekanis. Warga harus dipandang sebagai mitra sosial, bukan “target penyaluran”. Jika negara ingin menolong, maka bantu dengan empati; jika ingin memberi, maka berikan dengan hormat; jika ingin rakyat percaya, maka tunjukkan bahwa mereka dihitung sebagai manusia, bukan sebagai angka penerima.
Bansos tidak cukup sebatas membagikan uang atau sembako. Bantuan harus menciptakan rasa aman, rasa kesetaraan, dan rasa menjadi bagian dari bangsa. Sistem penyaluran yang sederhana, transparan, dan bebas stigma akan memulihkan hubungan sosial yang lama terkikis oleh kecurigaan politik dan superioritas birokrasi. Subsidi yang baik bukan hanya memindahkan anggaran, tetapi memindahkan hati.
Baca juga : Negara di Meja Rapat
Bangsa ini akan semakin kuat jika program sosial tidak sekadar melindungi perut rakyat, tetapi juga harga dirinya. Ketika bantuan negara membuat warga merasa dihormati, hubungan negara dan rakyat menemukan bentuknya yang paling indah — bukan hierarki, melainkan kebersamaan. Dan mungkin di situ, pembangunan akhirnya menemukan makna terdalamnya: bukan sekadar membagi sumber daya, tetapi membagi rasa.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
