Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Musim hujan datang, jalan berlubang bermunculan dimana-mana. Apakah rutinitas ini akan dinormalisasi. Tentu tidak. “Budaya” ini perlu segera dipotong. Jangan dianggap wajar.
Di Indonesia, jalan berlubang memang bukan lagi kejadian luar biasa. Jadi ritual tahunan. Ada yang menandainya dengan ranting, kursi plastik, sandal jepit, batang kayu atau ditanami pohon pisang yang langsung ada buahnya. Kreatif, tapi tragis. Begitulah warga menyesuaikan diri.
Inilah problemnya: kerusakan jalan bukan semata soal teknis. Bukan sekadar soal aspal atau beton yang rapuh. Kalau kita menggunakan “kaca pembesar”, ini juga soal budaya. Budaya tambal-sulam. Budaya asal jalan. Budaya cepat selesai. Kalau ada masalah, “urusan belakangan. Lagi pula itu sudah biasa. Memang begitu dari dulu”.
Bangsa ini terbiasa memaklumi kegagalan yang berulang. Jalan rusak dianggap takdir musim hujan, bukan akibat perencanaan atau tata kelola yang buruk.
Baca juga : Dilarang Berdiri Di Kaki Tetangga
Padahal, siapa pun yang berwenang dalam urusan ini, seharusnya tahu: hujan bukan kejutan. Beban kendaraan bukan rahasia. Sehingga, kerusakan bukanlah kebetulan.
Dalam budaya tata kelola di negeri ini, tidak jarang, proyek lebih penting daripada umur pakai. Yang lebih dikejar adalah serapan anggaran, bukan daya tahan. Laporan selesai dan difoto sebagai bukti. Setelah itu? Biarlah hujan yang menguji. Kalau pun rusak, rakyat yang menanggung.
Lebih dalam lagi, ada budaya lepas tanggung jawab. Ketika jalan berlubang memakan korban, terkadang yang muncul bukan refleksi sistemik, melainkan saling lempar kewenangan. Itu jalan siapa? Siapa yang berwenang. Ini tugas siapa. Seolah lubang peduli pada garis administrasi.
Selain itu, bangsa ini seringkali memelihara budaya permisif terhadap kualitas. Jalan cepat rusak dianggap “wajar”. Pelaksana yang gagal tetap dapat proyek. Pengawasan sekadar formalitas. Sanksinya pun lunak.
Baca juga : Korupsi Bukan Musuh Utama?
Maka, jangan heran jika lubang di aspal beranakpinak. Lubanglubang itu tumbuh subur dalam budaya yang menormalisasi ketidakberesan.
Solusinya tidak bisa tambal sulam. Harus sistemik. Dana yang dianggarkan harus menghitung umur jalan. Bukan sekadar biaya pembangunannya. Bukan hanya serah terima, selesai.
Selain itu, koordinasi dan integrasikan data. Lalu lintas, beban kendaraan, iklim, serta drainase. Karena, seringkali kita melihat dan bertanya dengan sedikit kesal, “perbaikan jalan kok tidak selesai-selesai”.
Yang tak kalah pentingnya: ubah budaya. Dari permisif menjadi menuntut. Walaupun, di negeri ini, ketika tuntutan disampaikan seringkali dibalas dengan kalimat “tak bersyukur”. Tak apa.
Baca juga : Salah Hitung, Perang Dunia
Sebab, jalan berlubang bukan sekadar lubanglubang di aspal. Setiap lubang yang kita lalui adalah pengingat bahwa ada sesuatu yang belum beres dalam mengelola aset publik. Tata kelola ini sangat penting. Karena itu, perlu segera diperbaiki.
Jangan sampai bentuk protes dengan menanam pohon pisang itu, kian marak di jalanan. Tidak lucu kalau jalan raya berubah menjadi kebun pisang yang baru ditanam sehari langsung banyak buahnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
