Dark/Light Mode

KPK Kaji Program Kartu Prakerja

Kamis, 18 Juni 2020 16:23 WIB
TEDY OCTARIAWAN KROEN / RM
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) dan Jubir KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/6). Berdasarkan pelaksanaan monitoring melalui kajian terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp 20 Triliun, KPK menemukan sejumlah indikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara, diantaranya yaitu penggelembungan jumlah peserta pada proses pendaftaran, kerjasama Kemitraan Platform yang syarat konflik kepentingan karena tunjuk langsung, materi pelatihan tanpa kurasi kompetensi hingga Pelaksanaan Program yang fiktif dan tidak efektif.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (tengah) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) dan Jubir KPK Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (18/6). Berdasarkan pelaksanaan monitoring melalui kajian terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja yang menelan anggaran Rp 20 Triliun, KPK menemukan sejumlah indikasi yang berpotensi merugikan keuangan negara, diantaranya yaitu penggelembungan jumlah peserta pada proses pendaftaran, kerjasama Kemitraan Platform yang syarat konflik kepentingan karena tunjuk langsung, materi pelatihan tanpa kurasi kompetensi hingga Pelaksanaan Program yang fiktif dan tidak efektif.