Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penghapusan aturan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Menurut Paloh, penghapusan ambang batas tersebut berpotensi mengganggu efektivitas demokrasi di Indonesia.

“Presidential threshold (PT) ya jelaslah NasDem menganggap itu hak MK untuk memutuskan. Tapi kalau ditanya apa pendapat NasDem, NasDem bilangnya nggak cocok itu, nggak tepat itu PT dinolkan,” ujar Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Paloh menegaskan bahwa ambang batas pencalonan presiden perlu diatur kembali demi menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan.

“Penghapusan ambang batas bukan hal baik untuk demokrasi kita,” tegasnya.

Videografer: Edy Burnama

Editor: Hendrawan K Wijaya