KPK Setuju Pengurus Parpol Masuk Kategori Penyelenggara Negara
Bukan rahasia umum, jika ada mahar politik yang harus dibayar jika seorang kader partai politik hendak maju dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada.
Hal itulah yang akhirnya mendorong Pengamat Politik LIPI Syamsuddin Haris mengusulkan
Rabu, 31 Juli 2019 19:58 WIB