Ribuan Titik Panas Terdeteksi, Sonny Minta Kemenhut Gerak Cepat Tangani Karhutla

RM.id  Rakyat Merdeka - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Sonny T. Danaparamita meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul terdeteksinya ribuan titik panas di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan dan Sumatera. Sonny mengaku langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus mendorong percepatan langkah mitigasi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh lengah menghadapi ancaman musim kemarau.

"Begitu melihat pemberitaan hari ini, saya langsung berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Kehutanan, Bapak Dwi Januanto. Saya meminta agar situasi ini segera diberikan atensi penuh," kata Sonny dalam keterangannya, Jumat (17/7/2026).

Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan per 16 Juli 2026, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan mencapai 383,07 hektare, terdiri atas 29,44 hektare lahan gambut dan 353,63 hektare lahan mineral.

Sementara secara nasional, luas kebakaran hutan dan lahan sejak Januari hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar 107 ribu hektare. Sonny menjelaskan ribuan hotspot yang terdeteksi satelit tidak seluruhnya merupakan titik api aktual (fire spot). Di Kalimantan Selatan, laporan Dirjen Gakkum mencatat terdapat 34 hotspot kategori sedang hingga tinggi yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Tapin sebanyak 13 titik.

Baca juga : Menko Pangan: Regulasi Menhut Percepat Perdagangan Karbon Kehutanan

"Untuk fire spot atau kebakaran riil, saat ini tengah ditangani di dua lokasi lahan semi-gambut, yakni di Kabupaten Tanah Bumbu (2 Ha) dan Kota Banjarbaru (2 Ha). Syukurlah, kualitas udara masih dalam kategori sedang dan aktivitas penerbangan di Bandara Syamsuddin Noor masih normal dengan jarak pandang 10 km," ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menetapkan status siaga sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026.

Menurutnya, sejumlah upaya mitigasi juga telah dilakukan, antara lain Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 15 Juli, pembukaan pintu air untuk pembasahan lahan gambut, patroli terpadu dan mandiri, serta penyiagaan 180 personel Brigdalkar Manggala Agni di daerah operasi Tanah Bumbu, Banjarbaru, dan Tanah Laut.

Meski demikian, Sonny menilai kapasitas penanganan karhutla masih belum sebanding dengan potensi ancaman yang dihadapi. Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla masih kurang memadai.

Baca juga : Menko Pangan Minta Sektor Lain Ikuti Langkah Kemenhut dalam Perdagangan Karbon

"Berdasarkan hasil kunjungan kerja saya ke beberapa daerah, terlihat jelas bahwa jumlah personel maupun peralatan pengendalian karhutla memang kurang memadai. Oleh karena itu, dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan, saya sudah secara tegas meminta agar kementerian menambah jumlah personel dan peralatannya, termasuk memaksimalkan penggunaan teknologi terkini," katanya.

Sonny juga menekankan bahwa penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian Kehutanan. Menurutnya, BPBD dan BNPB harus memperkuat koordinasi agar penanganan di lapangan berjalan lebih efektif.

Ia mengusulkan empat langkah strategis, yakni mengoptimalkan anggaran mitigasi pra-bencana melalui APBD, mempercepat penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) setelah penetapan status siaga darurat, mengintegrasikan anggaran lintas sektor termasuk Dana Desa untuk pencegahan karhutla, serta memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB bagi daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.

Selain pemerintah, Sonny juga meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan lebih proaktif membantu penanganan karhutla.

Baca juga : Menhut: Presiden Prabowo Minta Kemenhut Bangun Tata Kelola Kehutanan Antikorupsi

"Perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di sektor perkebunan, yang wilayah sekitarnya sering menjadi langganan titik hotspot, harus proaktif memberikan dukungan personel maupun armada. Perusahaan-perusahaan ini tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri dan berlepas tangan dari tanggung jawab kelestarian lingkungan di sekitar konsesi mereka," tegasnya.

Sonny memastikan Komisi IV DPR RI akan terus mengawasi penanganan karhutla agar dampak ekologis, ekonomi, dan sosial yang ditimbulkan dapat diminimalkan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.