BREAKING NEWS
 

Proposal Damai Untuk Rusia Dan Ukraina Bikin Heboh

TB Hasanuddin: Seharusnya, Presiden Atau Menlu Yang Menyampaikan

Reporter : NANA MAULANA
Editor : DAUD FADILLAH
Jumat, 9 Juni 2023 07:10 WIB
TB Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

 Sebelumnya 
Ada apa dengan substansi solusinya?

Substansi solusi itu tidak dalam bentuk kewajaran. Karena, kalau sebuah negara melakukan agresi atau menyerbu ke negara lain lalu terjadi gencatan senjata, normalnya pasukan­nya kan mundur ke garis batas terito­rial masing-masing.

Misalnya, ketika Irak menyerbu Kuwait. Irak diminta mundur ke wilayah dia di perbatasan 10 kilometer dari perbatasan Irak dan Kuwait.

Bagaimana dengan saran Prabowo?

Baca juga : Proposal Prabowo Untuk Ukraina-Rusia Dinilai Ancam Reputasi Indonesia Yang Sudah Dibangun Jokowi

Saran Pak Menhan itu mundur 15 kilometer (Km). Tapi kita lihat kondisi sekarang, jika pasukan Ukraina mundur 15 Km, itu masih wilayah mereka. Kalau Rusia mundur 15 Km dari wilayah pertempuran sekarang ini, mereka masih berada di wilayah Ukraina. Jadi, substansi yang disa­rankan itu tidak normal.

Apa lagi catatan Anda tentang proposal perdamaian ini?

Soal referendum. Tidak bisa habis nyerbu kemudian ada referendum. Hal seperti itu tidak pas.

Bukankah upaya perdamaian juga sudah diupayakan Presiden Jokowi?

Baca juga : Hasto Ingatkan Prabowo, Menteri Harus Senapas Dengan Presiden

Dalam kapasitas apa Menhan me­nyarankan begitu. Itu keputusan politik negara. Pak Presiden atau Menteri Luar Negeri yang seharusnya menyarankan itu.

Setelah saya tanyakan ke Ibu Menlu, beliau menyampaikan bahwa gagasan itu tidak sesuai konsep yang disampaikan Presiden.

Apa yang harus dilakukan Pemerintah, mengingat proposal per­damaian Menhan sudah mendapat respons kedua pihak?

Serahkan saja kepada Presiden. Nanti Presiden ambil alih. Biar Presiden yang mengklarifikasinya.

Baca juga : Jokowi Akan Tanya Prabowo

Kenapa harus diambil alih Presiden?

Karena, hal semacam ini adalah keputusan politik negara. Apalagi, yang diusulkan Menhan tidak sama dengan konsep yang dibawa Presiden sebagai kepala negara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense