Jokowi Akan Tanya Prabowo

RM.id  Rakyat Merdeka - Proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jadi polemik. Apalagi, proposal itu langsung ditolak mentah-mentah pihak Ukraina. Di parlemen, banyak yang ngeributin proposal tersebut. Menyikapi itu, Presiden Jokowi akan segera panggil Prabowo untuk bertanya langsung soal proposal tersebut.

Proposal perdamaian itu, diajukan dan disampaikan secara langsung oleh Prabowo di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue, di Singapura, Sabtu (3/6) lalu. Sayangnya, proposal itu ditolak langsung Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyentil Prabowo yang dianggapnya tidak berhati-hati. Menurutnya, posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas.

Baca juga : Jokowi Sebut Proposal Damai Ukraina-Rusia Dari Prabowo Sendiri

“Apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina,” tegas politikus Golkar itu.

Meutya menyebut resolusi PBB telah dikeluarkan. Indonesia telah menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina. Indonesia juga meminta Rusia menarik mundur pasukannya dari Ukraina.

Ia menegaskan, Indonesia tetap menjunjung tinggi penegakan aturan atau rule of law, khususnya piagam PBB dan hukum internasional. Indonesia, kata Meutya, menganut politik luar negeri bebas aktif. Hingga saat ini pun Indonesia menurutnya masih terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral.

Baca juga : Soal Pemimpin Harus Punya Nyali Dan Keberanian, Jokowi: Saya Lihat Pak Ganjar Punya Itu

Sentilan juga datang dari anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin. Politisi PDIP itu mengaku heran, proposal perdamaian yang diajukan Prabowo tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika untuk menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan.

“Itu tidak sesuai. Lalu apakah usulan Menhan menjadi keputusan negara atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene Kemlu bertanggung jawab?” katanya saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Komplek Parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurutnya, usulan rencana perdamaian Prabowo dianggap membentuk pandangan kurang baik karena dianggap kurang tahu situasi di lapangan. “Kita juga (jadi) masuk ke ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita,” tambahnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.