Dark/Light Mode

Soal Proposal Rusia Vs Ukraina

Hasto Ingatkan Prabowo, Menteri Harus Senapas Dengan Presiden

Kamis, 8 Juni 2023 08:14 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Dok. PDIP)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Dok. PDIP)

RM.id  Rakyat Merdeka - Polemik tentang proposal perdamaian Rusia vs Ukraina yang diajukan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, masih belum padam. Kali ini, giliran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyentil Prabowo. Hasto mengingatkan Prabowo agar selalu senapas dengan Presiden Jokowi.

Dalam kritiknya, Hasto mengaku bingung dengan tindakan Prabowo yang melangkah sendiri tanpa berkoordinasi terlebih dulu dengan Presiden Jokowi. Padahal, kata dia, Presiden tidak pernah memerintahkan menterinya untuk mengambil alih perannya dalam menyikapi peperangan antara Rusia vs Ukraina.

"Sehingga, sikap proposal itu akhirnya membuat Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari Presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari Bapak Presiden," kata Hasto, kepada wartawan, di Gedung Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin. 

Sebagai anak buah Presiden, lanjut Hasto, tidak boleh menteri bertindak atas kemauan sendiri. Apalagi, bila menyangkut dengan sikap politik Indonesia di kancah internasional. "Semua harus satu napas dengan kebijakan Bapak Presiden. Tidak ada yang berbeda," ungkap Hasto.

Sebelumnya, Jokowi sempat berkomentar soal proposal perdamaian yang diajukan Prabowo untuk mengatasi perang Rusia-Ukraina. Proposal itu diajukan Prabowo di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue, di Singapura, Sabtu (3/6) lalu. Seperti diketahui, usai ditolak Ukraina, proposal perdamaian yang diajukan Prabowo memantik polemik di dalam negeri. Banyak pihak yang menganggap Prabowo offside dengan mengajukan proposal damai tanpa mewakili Indonesia.

Dalam proposalnya itu, Prabowo menyarankan agar pasukan Rusia dan Ukraina mundur 15 km dari posisi mereka saat ini dan menciptakan zona demiliterisasi yang akan dipantau oleh penjaga perdamaian PBB. Prabowo juga mengusulkan dilakukannya referendum yang disponsori PBB untuk menentukan wilayah yang jadi sengketa antara Rusia dan Ukraina. Sayangnya, proposal Prabowo itu ditolak langsung Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov. 

Baca juga : Jokowi Akan Tanya Prabowo

"Itu dari Pak Prabowo sendiri,” ujar Jokowi, saat konferensi pers pembukaan Rakernas III PDI Perjuangan di gedung Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6).
 
Rencananya, Jokowi akan memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan langsung soal proposal tersebut. “Akan saya undang. Minta penjelasan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan,” jelasnya.

Di kesempatan berbeda, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung buka suara soal proposal tersebut. Meskipun proposal itu bukan mewakili sikap resmi Indonesia, Pramono masih positif thinking terhadap tindakan Prabowo tersebut.

Menurut mantan sekjen PDIP itu, Menhan punya niat baik di balik pengajuan proposal tersebut. "Harus dilihat dalam perspektif yang positif. Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik,” tandas Pramono, di Jakarta, kemarin.

Kendati demikian, dirinya tidak kuasa pasang badan jika Presiden Jokowi ingin memanggil Prabowo guna meluruskan polemik ini. "Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," akunya.

Sementara itu, Juru Bicara Prabowo membantah proposal yang diajukan bosnya itu, dianggap tidak senapas dengan Jokowi. Justru sikap Prabowo persis seperti Jokowi yang ingin adanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

"Yang dilakukan Pak Prabowo satu tarikan napas dengan kebijakan Pak Presiden. Terus cari jalan perdamaian, dan tebar nilai-nilai perdamaian dunia," tandas politis Gerindra, Dahnil Anzar Simanjuntak, kemarin.

Baca juga : Jokowi Sebut Proposal Damai Ukraina-Rusia Dari Prabowo Sendiri

Dalam kesempatan ini juga Dahnil mengirimkan cuplikan video yang memperlihatkan Prabowo sedang mengobrol dengan Jokowi. Video ini diambil saat Prabowo menemani Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia, kemarin. Selain keduanya, juga ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Di video yang berdurasi 16 detik itu, Prabowo tidak terima jika disebut tidak senapas dengan Jokowi. Justru sebaliknya, Prabowo meyakinkan Jokowi bahwa dirinya senapas dengan titah Presiden. 

"Saya kan satu tarikan napas dengan bapak (Jokowi). Mediasi," ucap Prabowo sembari mendekati Jokowi demi meyakinkan bahwa sikapnya tidak bertentangan dengan arahan Kepala Negara. 

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman juga tidak terima jika ketumnya disebut akan dipanggil Jokowi. Dia bilang, diksi "dipanggil" seolah-olah Prabowo bermasalah dengan hukum.

"Bukan panggilan, undangan, jadi panggilan kaya panggilan KPK, bukan. undangan. Teman-teman jangan salah ya, nggak ada yang ngomong panggilan," tandas Habib. 

Menurutnya, wajar jika Presiden bertemu dengan pembantunya untuk membahas persoalan negara. "Memang koordinasikan wajar Presiden dengan menterinya dan apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan bagus sekali ya," sebut Habib. 

Baca juga : Proposal Perundingan Prabowo Langkah Maju Diplomasi RI Tengahi Konflik Ukraina-Rusia

Dia bilang, seharusnya proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina buatan Prabowo harus disambut positif. Sebab, mantan Danjen Kopassus itu menjadi pelopor perdamaian kedua negara tersebut.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Suzie Sudarman menilai usulan Prabowo merupakan usulan konkret. Mengingat forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 merupakan forum ilmiah dan bukan forum politik. Sehingga bisa menampung ide dan gagasan apapun termasuk yang disampaikan Prabowo.

Menurut Suzie, di acara tersebut, Prabowo hadir menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tensions dalam IISS Shangri-La Dialogue 2023. Kehadirannya itu kemudian dimanfaatkan dengan menawarkan proposal damai untuk Ukraina.

"Proposal itu betul-betul menekankan agar kita segera mencari solusi untuk menghentikan kekerasan bersenjata, dan melibatkan PBB dalam mencari solusi damai segera antara Rusia dan Ukraina,” pungkas Suzie.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.