Sebelumnya
Beberapa hari lalu, Pemerintah melalui Menteri Keuangan secara resmi membatalkan diskon 50 persen PLN. Apa pendapat Anda?
Pembatalan kebijakan ini tidak disertai dengan penjelasan resmi dan komprehensif kepada masyarakat. Tidak adanya narasi yang terbuka menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian.
Padahal, dalam konteks kebijakan publik, transparansi merupakan prinsip penting untuk menjaga kepercayaan warga.
Diskon listrik semula dirancang untuk membantu masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi, terutama kelas menengah bawah dan pelaku usaha kecil. Pembatalan ini justru bertolak belakang dengan semangat pemulihan ekonomi inklusif yang selama ini digaungkan Pemerintah.
Baca juga : Menteri Trenggono Berhasil Selamatkan Rp 13,6 Triliun
Apa dampak dari pembatalan diskon 50 persen listrik ini kepada masyarakat?
Segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM sangat bergantung pada subsidi dan bantuan semacam ini. Pembatalan diskon listrik dapat memperberat beban biaya hidup dan operasional usaha kecil, terutama di tengah ketidakpastian harga kebutuhan pokok dan BBM.
Pembatalan ini mendadak, apakah perencanaan dari Pemerintah lemah?
Seringnya perubahan kebijakan secara mendadak menunjukkan lemahnya perencanaan dan konsistensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat menurunkan kredibilitas Pemerintah dalam menata sistem perlindungan sosial dan bantuan energi.
Baca juga : OSO Dorong Kerja Keras Kepala Daerah & Ulama
Catatan lainnya Pemerintah sering menyuarakan pentingnya energi yang adil dan terjangkau bagi seluruh rakyat. Namun, pembatalan diskon listrik tanpa solusi alternatif membuat prinsip energi berkeadilan tampak hanya sebagai jargon tanpa implementasi nyata.
Kebijakan energi bersifat sensitif karena langsung berdampak ke rumah tangga dan sektor produktif. Ketidaktegasan atau inkonsistensi bisa memicu ketidakpuasan publik dan menurunkan legitimasi pemerintah menjelang momen politik penting.
Apa saran Anda?
Pemerintah seharusnya memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait pembatalan diskon listrik.
Baca juga : BPOM Lindungi Masyarakat Dari Penyalahgunaan Obat
Jika memang diskon tidak bisa diberlakukan/dibatalkan, perlu ada alternatif insentif atau kompensasi lain yang menyasar kelompok masyarakat paling terdampak. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 7 Juni 2025 dengan judul "Pemerintah Batalkan Diskon Listrik 50 Persen, DPR Maklum, Masyarakat Kecewa, Badiul Hadi: Pembatalan Ini Bikin Berat Beban Biaya Hidup"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.