RM.id Rakyat Merdeka - Wacana penutupan program studi (prodi) yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja menimbulkan pro dan kontra. Komisi X DPR, yang membidangi urusan pendidikan, angkat bicara.
Rencana penutupan prodi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23 April 2026). Badri mengatakan, rencana ini akan dieksekusi dalam waktu dekat. Ia pun meminta perguruan tinggi memiliki kerelaan untuk menyeleksi prodi mana saja yang perlu ditutup.
“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi. Perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk meningkatkan relevansi,” kata Badri, seperti dalam tayangan video di YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto kemudian meluruskan wacana ini. Dia menegaskan, prodi di perguruan tinggi akan dikembangkan sesuai kebutuhan masa depan, bukan ditutup.
Baca juga : DPR Sarankan Pemerintah Percepat Pembangunan DDT
“Alih-alih menutup, kita justru mengembangkan. Dikembangkan, ya, bukan ditutup,” tegas Brian, di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/4/2026).
Brian lalu mencontohkan, di bidang teknik elektro saat ini memerlukan integrasi teknologi berbasis Internet of Things (IoT). “Dalam arti, program studi kita dorong untuk terus melakukan pembaruan pengetahuan yang diajarkan. Misalnya, jurusan elektro zaman dulu dengan sekarang berbeda. Dulu belum ada IoT, sekarang sudah ada,” ujarnya.
Meski sudah diklarifikasi, wacana ini terlanjur ramai diperbincangkan. Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian berpandangan, apabila penyesuaian atau penutupan program studi tidak terhindarkan, harus disertai masa transisi yang adil.
“Juga harus ada jaminan perlindungan bagi mahasiswa dan dosen, termasuk skema keberlanjutan studi yang berkualitas,” ujar Hetifah, kepada Rakyat Merdeka, Kamis (30/4/2026).
Baca juga : Koperasi Desa Merah Putih Jadi Ujung Tombak
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, penghapusan program studi sebaiknya tidak berorientasi pada penutupan massal, melainkan transformasi. Karena itu, perlu ada kajian dan evaluasi terhadap setiap program studi.
“Program studi yang dinilai kurang relevan perlu direvitalisasi,” tambah Hetifah.
Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai, penutupan prodi untuk mengatasi rendahnya serapan kerja sangat berisiko salah sasaran. Pasalnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang tetap terserap di dunia industri.
“Masalah pokok pendidikan tinggi kita bukan semata-mata, karena terlalu banyak jurusan yang salah arah, tetapi ada kegagalan perencanaan yang lebih mendasar,” kata politisi PKS ini, Kamis (30/4/2026).
Baca juga : Periksa 8 Pejabat Pemkab, KPK Dalami Pengumpulan Uang THR Bupati Cilacap
Untuk mengetahui pandangan Hetifah Sjaifudian mengenai wacana penghapusan program studi yang tidak sesuai kebutuhan dunia kerja, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.