RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendukung Presiden Prabowo Subianto merekrut orang baru di kabinet berdasarkan kapasitas yang mumpuni, tidak harus berasal dari partai politik. Saran tersebut mendapat respons beragam.
Awalnya, Mardani menyikapi isu penyegaran kabinet atau reshuffle selepas 17 Agustus 2026. Mardani mendukung, jika Presiden Prabowo mau merekrut orang baru di kabinet dengan kapasitas yang mumpuni.
"Belum dapat kabar. Intinya, itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit sistem perlu menjadi pertimbangan," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (9/8/2026).
Mardani berpendapat, perlu ada reformasi birokrasi di Pemerintah. Dia menyinggung Presiden Prabowo memiliki tugas yang berat, mengingat hasil sejumlah survei belakangan ini yang menilai kinerja Pemerintah belum maksimal.
"Plus perlu diterapkan reformasi birokrasi. Miskin struktur dan kaya fungsi. Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei, tingkat kepuasan publik turun," kata dia.
Baca juga : Ahmad Doli Kurnia: Kader Parpol Dan Bukan Tak Perlu Diperdebatkan
Anggota Komisi II DPR RI ini mendukung jika Pemerintah mau merekrut orang baru di Kabinet Merah Putih. Mardani memberi catatan agar memprioritaskan seseorang yang memiliki integritas dan tidak harus berpatokan pada orang partai.
"Bagus kalau mau rekrut, pilih orang yang dikenal publik, punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Gerindra Bahtra Banong mengatakan pihaknya menghargai setiap masukan yang disampaikan partai maupun kelompok politik lainnya terkait komposisi pemerintahan.
"Kami tentu menghargai dan menghormati setiap usulan atau penyampaian aspirasi dari berbagai pihak," kata Bahtra, Selasa (11/8/2026).
Namun, Bahtra menegaskan bahwa penentuan siapa yang akan masuk, keluar, atau mengisi posisi kosong dalam kabinet merupakan kewenangan langsung Presiden.
Baca juga : DPR Kebut RUU Ketenagakerjaan
"Maka dari itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji berpandangan, urusan sumber dan proses rekrutmen menteri merupakan kewenangan Presiden Prabowo.
"Kita percayakan kepada Presiden, karena Presiden adalah user-nya," kata Sarmuji di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sarmuji menilai latar belakang seseorang, baik berasal dari partai politik maupun kalangan nonpartai, tidak otomatis menentukan tingkat profesionalismenya.
"Di partai politik juga tidak kurang orang yang memiliki profesionalisme," ujarnya.
Baca juga : Pemberdayaan Nelayan Cegah Pencurian Ikan Rp 200 Triliun
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyampaikan hal senada. Dia sependapat dengan usulan mengisi kabinet dengan ahli di bidangnya. Namun, tidak masalah, jika menteri berasal dari kalangan partai politik.
"Sosok profesional itu tidak perlu dipertentangkan, antara kader partai politik atau nonpartai politik," tegas Ahmad Doli Kurnia kepada Rakyat Merdeka, Kamis (13/8/2026).
Sementara itu, founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Satrio mendukung saran Mardani tersebut. Menurut dia, Kabinet Merah Putih belum sepenuhnya diisi oleh ahli di bidangnya.
"Karena menurut saya lebih dicocok-cocokkan saja. Kan banyak kader partai yang memang sudah disiapkan partai untuk masuk ke kabinet. Bidangnya ya dicocok-cocokkan," ujar pria yang akrab disapa Hensat ini kepada Rakyat Merdeka, Jumat (14/8/2026).
Untuk mengetahui pandangan Hendri Satrio mengenai usulan PKS agar Presiden merekrut orang baru di kabinet berdasarkan kapasitas yang mumpuni, tidak harus dari partai, berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.