RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah berencana merombak total buku pelajaran bagi siswa Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Wacana ini pun menuai polemik di masyarakat.
Rencana perombakan tersebut digulirkan setelah Presiden melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sekolah, melihat langsung buku yang digunakan para siswa, serta membandingkannya dengan standar buku pelajaran di negara tetangga. Menurutnya, kualitasnya kurang layak, baik dari segi ketahanan kertas maupun kenyamanan saat dibaca.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, ide pembaruan ini berawal dari peninjauan langsung Presiden Prabowo ke sekolah-sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo mengecek satu per satu kondisi fisik buku pelajaran yang digunakan para siswa.
Baca juga : Hetifah Sjaifudian: Setuju, Karena Isinya Tak Sesuai Usia Anak
"Saat mengecek buku pelajaran, beliau melihatnya satu per satu, lalu mendapati ada bahan buku yang mudah rusak, bahkan sebagian sudah dalam keadaan rusak," ujar Teddy, Jumat (7/8/2026).
Selain masalah ketahanan bahan, Presiden Prabowo menilai ukuran huruf dalam buku pelajaran saat ini relatif terlalu kecil. Kondisi tersebut dinilai kurang nyaman dan berpotensi membuat mata siswa cepat lelah saat membaca.
Sejauh ini, ukuran font dalam buku pelajaran berkisar 11–12 poin.
Baca juga : Backlog Rumah Di Era Prabowo Turun 350 Ribu
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut menjelaskan bahwa Pemerintah ingin menghadirkan buku ajar dengan tampilan yang lebih menarik, ukuran huruf yang lebih sesuai, serta kualitas kertas yang lebih kokoh agar dapat digunakan dalam jangka panjang.
"Tampilannya ingin dibuat lebih besar, menarik, dan tulisannya tidak kecil-kecil. Bahannya juga memakai yang bagus supaya bisa bertahan lama. Dulu kan ada tradisi buku cetak tidak dimiliki pribadi secara permanen, tetapi bisa diwariskan atau digunakan kembali oleh adik kelasnya," jelas Prasetyo.
Rencana tersebut menuai polemik di masyarakat. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, tidak mempermasalahkan rencana perombakan buku pelajaran. Menurut dia, masih terdapat sejumlah buku yang materinya maupun penyajiannya tidak sesuai dengan usia anak.
Baca juga : Bangun Desa Untuk Pemerataan Ekonomi
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengkritik rencana tersebut. Menurut dia, persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukanlah kekurangan buku baru.
Lantas, bagaimana pandangan Ubaid Matraji mengenai rencana perombakan total buku pelajaran tersebut? Berikut wawancaranya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.