Sebelumnya
Bagaimana tanggapan Anda mengenai rencana Pemerintah yang akan mengganti buku ajar dari SD hingga SMA?
Rencana memperbaiki dan menetapkan ulang buku pelajaran tingkat SD hingga SMA jangan sampai kembali terjebak menjadi proyek pergantian buku secara besar-besaran. Pergantian pemerintahan tidak semestinya selalu diikuti pergantian buku pelajaran, sementara persoalan mendasar kualitas pendidikan justru tidak kunjung terselesaikan. Persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan kekurangan buku baru, melainkan rendahnya kualitas pembelajaran.
Apakah menurut Anda buku ajar memang tidak perlu diganti?
Baca juga : Hetifah Sjaifudian: Setuju, Karena Isinya Tak Sesuai Usia Anak
Buku ajar memang harus terus dievaluasi. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan isi buku sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, mudah dipahami anak, melatih kemampuan berpikir kritis, relevan dengan kehidupan peserta didik, inklusif, serta tidak mengandung kesalahan materi ataupun bias.
Namun, Pemerintah tidak boleh membangun persepsi bahwa rendahnya kualitas pendidikan dapat diselesaikan hanya dengan mengganti buku pelajaran.
Apa risiko yang Anda khawatirkan dari rencana pergantian buku tersebut?
Baca juga : Backlog Rumah Di Era Prabowo Turun 350 Ribu
JPPI juga mengingatkan adanya risiko pemborosan anggaran apabila evaluasi buku langsung diterjemahkan menjadi pencetakan ulang jutaan eksemplar buku di seluruh Indonesia.
Sebelum memutuskan mengganti buku, Pemerintah seharusnya melakukan audit secara menyeluruh terhadap buku-buku yang saat ini digunakan. Audit harus mampu menjawab secara jelas buku mana yang memang sudah tidak layak, buku mana yang hanya membutuhkan revisi sebagian, dan buku mana yang masih dapat digunakan.
Jangan semua persoalan buku dijawab dengan pengadaan buku baru. Kalau yang bermasalah hanya beberapa bagian, revisi bagian itu. Jangan kemudian seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan bisa menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan.
Baca juga : Bangun Desa Untuk Pemerataan Ekonomi
Bagaimana seharusnya kebijakan buku ajar dilakukan agar tidak bergantung pada pergantian pemerintahan?
JPPI menilai kebijakan pendidikan membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan. Presiden dan menteri boleh berganti, tetapi sistem pendidikan tidak semestinya selalu dimulai kembali dari nol. REN
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Minggu, 16 Agustus 2026 dengan judul "Pemerintah Akan Rombak Total Buku Pelajaran SD Sampai SMA, Perlukah? Ubaid Matraji: Kebijakan Ini Berpotensi Pemborosan Anggaran"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.