Backlog Rumah Di Era Prabowo Turun 350 Ribu

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabar baik datang dari sektor perumahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah backlog atau rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri di era Presiden Prabowo Subianto turun 350 ribu. Angkanya, dari 9,63 juta pada 2025 menjadi 9,29 juta pada 2026.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026.

Penurunan itu tercatat berdasarkan 345 ribu sampel yang tersebar di 38 provinsi.

Menurut Amalia, data itu menunjukkan adanya perbaikan akses kepemilikan rumah, seiring dengan berbagai kebijakan Pemerintah dalam memperluas penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Baca juga : Bangun Desa Untuk Pemerataan Ekonomi

“Dari 38 provinsi, hampir seluruh provinsi mengalami penurunan backlog,” kata Amalia saat Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Selain backlog kepemilikan, BPS mencatat perbaikan pada backlog kelayakhunian atau backlog 2. Indikator ini mengukur rumah tangga yang memiliki rumah, tetapi hunian tersebut belum memenuhi standar kelayakan.

Pada semester I-2026, backlog kelayakhunian tercatat 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Angka tersebut turun dibandingkan 25,33 persen atau sekitar 18,77 juta rumah tangga pada 2025.

Dari 38 provinsi, sebanyak 37 provinsi mengalami penurunan backlog kelayakhunian. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah backlog kelayakhunian tertinggi. Sedangkan Kalimantan Utara menjadi yang terendah dengan sekitar 33 ribu rumah tangga.

Baca juga : Pidato Prabowo Bangun Kepercayaan Diri Nasional

Perbaikan kualitas hunian juga tercermin dari meningkatnya akses rumah layak huni. Pada 2026, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni mencapai 70,30 persen, naik dari 68,40 persen pada 2025.

“Dengan kata lain, sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni,” ujarnya.

Publikasi BPS juga mencatat berbagai program pembangunan perumahan yang dilakukan Pemerintah, pengembang, maupun masyarakat secara swadaya.

Pada semester I-2026, Program Bedah Rumah mencapai 88.635 unit. Sementara, dukungan terhadap sektor perumahan juga diberikan melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus, program Pemerintah Daerah, pembiayaan perumahan, hingga kontribusi sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Baca juga : Peringati Hari Damai Aceh, Mualem Ajak Masyarakat Merawat Perdamaian

Dari sisi pembiayaan, hingga semester I-2026 realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 91.531 unit. Sementara kredit Program Perumahan (KPR) telah menjangkau 95.878 debitur dengan nilai pembiayaan sekitar Rp20,58 triliun.

Pemerintah Daerah juga turut berkontribusi. Pada semester I-2026, program perumahan yang didukung APBD provinsi mencapai 4.014 unit.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.