Bagi kebanyakan kita sebagai orang tua di Indonesia, gagasan sekolah gratis mungkin dianggap sebagai berkah yang patut disyukuri. Sebab, hal ini berarti kita tidak perlu lagi memikirkan beberapa komponen biaya sekolah. Sehingga anak-anak bisa belajar tanpa beban perduitan yang berat. Negara hadir, katanya. Pemerintah menjalankan amanat konstitusi, katanya. Serta “katanya…katanya” yang lain.
Maka ketika Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini memutuskan bahwa pemerintah wajib menyediakan pendidikan dasar gratis, kehebohan bukan hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Ada banyak pihak menyambutnya dengan penuh suka cita.
Namun pertanyaannya, apakah semua yang terlihat gratis benar-benar tanpa harga? Apakah kebijakan sekolah gratis seratus persen memang menjadi jalan terbaik berkeadilan bagi peningkatan kualitas manusia Indonesia?
Maka dari itu, kita perlu berhenti sejenak dari euforia populis dan mulai melihat lebih kedalam. Karena bisa jadi, sekolah gratis tanpa pendekatan selektif dan keberpihakan justru menjadi jebakan kebijakan dan kontraproduktif dengan tujuan awalnya.
Antara Mimpi Konstitusional dan Realitas
Sebenarnya tentu tidak ada yang salah dengan cita-cita pendidikan gratis. Konstitusi kita pun secara tegas menyebutkan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi masalahnya adalah ini: dana negara tidak tak terbatas.
Kita tau, lebih dari 20% APBN Indonesia memang dialokasikan untuk sektor pendidikan, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Tetapi sebagian besar dana tersebut tersedot untuk pembiayaan rutin seperti gaji guru, biaya operasional, distribusi dana BOS, serta transfer ke daerah.
Sehingga, ketika kebijakan “gratis untuk semua” diterapkan secara menyeluruh, negara akhirnya juga menanggung biaya pendidikan anak-anak dari keluarga kaya yang sebenarnya mampu membayar. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah anggaran yang terbatas itu digunakan secara adil dan efektif?
Baca juga : Tantangan Implementasi Sekolah Gratis
Sementara dalam logika kebijakan publik, subsidi idealnya bersifat afirmatif, bukan merata. Artinya, negara harus hadir terutama untuk mereka yang paling membutuhkan—anak dari keluarga petani, buruh harian, pedagang kaki lima, nelayan miskin—bukan untuk semua secara seragam. Kebijakan yang menyamakan bantuan justru bisa melanggengkan ketidakadilan, karena kelompok kaya ikut menikmati kue subsidi yang semestinya bukan untuk mereka.
Korban dari Kebijakan Populis?
Sekolah gratis sering diasumsikan sebagai solusi utama bagi kesenjangan pendidikan. Tapi faktanya, ketika semua anggaran tersedot untuk membuat pendidikan murah, aspek mutu justru dikesampingkan.
Banyak sekolah negeri, juga swasta, terutama di daerah pinggiran, masih kekurangan fasilitas dasar: ruang kelas bocor, perpustakaan seadanya, akses internet minim, dan guru yang tidak mendapatkan pelatihan berkelanjutan. Sementara itu, anak-anak dari keluarga kaya bisa melengkapi kekurangan pendidikan formal lewat bimbingan belajar, akses teknologi, bahkan sekolah internasional. Sehingga mereka tetap unggul.
Lalu, siapa yang tertinggal? Anak-anak dari kelompok miskin yang tidak bisa melampaui keterbatasan sistem.
Jika ini kita pelihara, maka yang terjadi adalah reproduksi ketimpangan sosial secara halus tapi sistematis. Kita membesarkan angkatan muda yang memang bersekolah, tapi belum tentu belajar. Mereka datang ke kelas, tapi tidak selalu mendapatkan pendidikan yang memberdayakan. Mereka mengisi bangku, tapi tak dibekali keterampilan menghadapi dunia nyata.
Membunuh Partisipasi dan Dilema Demografi
Masalah lain yang jarang dibahas adalah hilangnya rasa memiliki dalam pendidikan. Ketika semua serba gratis, orang tua sering kali menjadi pasif. “Itu urusan negara,” begitu perspektif mereka. Padahal, pendidikan yang baik memerlukan dukungan seluruh ekosistem: sekolah, pemerintah, dan keluarga.
Baca juga : Menteri PU Cek Lokasi Lahan Sekolah Rakyat Di Temanggung
Di banyak desa dan kota, sekolah-sekolah negeri yang digratiskan justru minim partisipasi. Gedung rusak tak segera diperbaiki. Kegiatan kelas tambahan tidak jalan. Guru dibiarkan bekerja sendiri tanpa keterlibatan orang tua. Bahkan anak-anak pun menjadi lebih apatis. Ketika pendidikan tidak menuntut komitmen, maka tanggung jawab ikut memudar.
Kontribusi finansial, meski kecil dan disesuaikan dengan kemampuan, bisa menjadi cara menumbuhkan tanggung jawab. Dalam banyak negara, sistem gotong royong pendidikan masih menjadi tulang punggung keberhasilan sekolah. Gratis bukan berarti nihil kontribusi. Gratis yang membunuh kepedulian justru menjadi bumerang.
Sementara itu, Indonesia sedang berada di tengah bonus demografi: 70% penduduk berada dalam usia produktif. Ini peluang emas yang hanya datang sekali dalam sejarah. Tapi peluang itu bisa berubah menjadi ancaman jika generasi muda kita tidak dibekali pendidikan yang berkualitas dan relevan.
Sekolah gratis yang tidak berkualitas hanya akan menghasilkan angkatan kerja besar yang tidak kompetitif. Kita bisa saja mencetak lulusan dalam jumlah banyak, tapi mereka tidak siap bersaing di pasar kerja global yang membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan keterampilan berpikir kritis.
Laporan Human Capital Index dari Bank Dunia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Artinya, kita sudah mulai tertinggal, bahkan sebelum perlombaan global dimulai. Dalam situasi seperti ini, menambah akses tanpa memperbaiki mutu sama saja seperti menambah jumlah perahu bocor di tengah badai.
Bukan (Semua) Pendidikan Gratis
Jadi, apa jalan keluarnya? Pemerintah perlu membangun sistem pendidikan yang berkeadilan, bukan sekadar gratis. Ini bukan perkara semantik, tetapi prinsip dasar dalam kebijakan publik yang bijak.
Pemerintah mendesain skema bantuan bisa dibuat bertingkat, seperti: Pertama, Gratis sepenuhnya untuk anak-anak dari keluarga miskin yang terdaftar dan valid; Kedua, Kontribusi ringan untuk keluarga menengah, agar tetap terlibat dalam proses Pendidikan namun tidak terbebani ekonomi keluarga; dan Ketiga, Kontribusi penuh atau sebagian untuk keluarga mampu, agar subsidi tidak bocor ke tempat yang salah.
Baca juga : Mewujudkan Swasembada Selain Beras
Model seperti ini sudah berjalan di perguruan tinggi lewat sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) berkeadilan. Mahasiswa dari keluarga tidak mampu bisa kuliah secara lebih terjangkau, sementara yang mampu membayar lebih. Mengapa model ini tidak kita terapkan sejak pendidikan dasar?
Skema bertingkat ini bukan hanya menghasilkan konstruksi pendidikan yang lebih adil, tapi juga lebih rasional secara fiskal. Negara tidak harus menyubsidi orang kaya, dan dana publik bisa lebih banyak dialokasikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan di daerah tertinggal.
Pendidikan yang Memampukan
Kita tidak butuh pendidikan yang hanya gratis. Kita butuh pendidikan yang memampukan—membentuk anak-anak yang punya karakter, punya daya saing, dan mampu berkontribusi dalam masyarakat. Kita butuh sistem yang membuka peluang bagi anak miskin untuk menjadi pemimpin masa depan, bukan sekadar menjadi angka statistik dalam laporan tahunan.
Maka marilah kita berhenti sejenak dari glorifikasi sekolah gratis. Mari kita bicara tentang pendidikan yang bermakna, Pendidikan yang Bermutu untuk semua. Pendidikan yang membuat setiap anak, tanpa melihat latar belakang ekonomi, merasa dihargai, dilibatkan, dan didorong untuk maju.
Karena pada akhirnya, yang menentukan masa depan bangsa bukanlah jumlah anak yang sekolah—tetapi seberapa jauh mereka belajar untuk menjadi manusia utuh. [*]
Powered by Froala Editor
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.