Sebelumnya
Eko menyebut, hampir 95 persen produksi migor di Indo[1]nesia diproduksi oleh perusahaan swasta. Hal ini menjadi kendala bagi Pemerintah ketika harus mengendalikan harga dan pasokan di dalam negeri. Untuk itu, Pemerintah harus kerja sama dengan berbagai pihak.
“Dibentuknya ID Food meski tidak sepenuhnya mengatur migor. Namun perannya tetap harus mendapat apresiasi,” ujar Eko kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Eko menuturkan, Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas harga migor di level Rp 14 ribu per liter agar tidak lagi terjadi gejolak.
Menurutnya, BUMN dapat diberikan tugas mencadangkan (stok) dan mendistribusikan migor curah dari perusahaan swasta. Termasuk dapat ditugaskan mengelola minyak dari Domestic Market Obligation (DMO) untuk disalurkan untuk rakyat.
Baca juga : Sandiaga Didukung Jadi Presiden Saat Memberikan Pelatihan UMKM Di Blitar
Kebutuhan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di dalam negeri, sambung dia, sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan dengan total produksi. Yakni, hanya sekitar 10 persen sehingga DMO sebesar 20 persen sudah cukup untuk kebutuhan domestik.
“Namun yang perlu diperhatikan adalah kepastian produk terdistribusi di level bawah. Ini aspek yang paling perlu perhatian,” imbaunya.
Untuk itu Eko menyarankan, Kementerian BUMN bisa memastikan strategi bisnis PTPN Group yang memiliki kebun sawit dan pabrik pengolahan CPO, agar ikut membantu menstabilkan harga migor.
Terus Dipantau
Baca juga : Masuk Hitungan Negara Sahabat, Indonesia Dipastikan Kebagian Pasokan Pupuk Rusia
Sebelumnya, Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) Kemendag pada 20 Juli 2022 diklaim berjalan baik. Bahkan, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menilai, harga migor sudah cenderung stabil.
Selain migor curah, Pemerintah juga terus menyiapkan migor kemasan sederhana Rp 14 ribu per liter. “Pemerintah akan terus memantau Program MGCR, agar kebijakan ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat,” ucapnya, Rabu (20/7).
Sejak 22 Juni 2022, masyarakat dapat membeli migor curah maksimal 10 liter per hari. Hal tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Khususnya UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), agar dapat terus berproduksi setiap hari.
Pemerintah juga mulai melakukan sosialisasi kebijakan pembelian migor curah menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada Senin (27/6). PeduliLindungi ini terintegrasi dengan aplikasi Warung Pangan yang dimiliki PPI.
Baca juga : Ini 2 Jurus Menteri Teten Selesaikan Masalah Koperasi
Jika sudah terintegrasi dengan PeduliLindungi, para pengecer atau pedagang yang telah bermitra dengan Warung Pangan, akan dilengkapi dengan QR (Quick Response) Code aplikasi PeduliLindungi. Itu dilakukan, agar memudahkan penjual dalam pendataan pembelian migor.
Jika ada keterbatasan dan hambatan lainnya, masyarakat bisa membeli dengan menyerahkan fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk), sebagai alternatif untuk memudahkan memperoleh migor curah. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.