Sebelumnya
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyarankan Pemerintah mengawasi kegiatan belanja Pemda dan instansi lebih selektif dan hati-hati.
Sebab, Pemerintah dihadapkan pada pilihan untuk melakukan konsolidasi fiskal sekaligus tetap fleksibel untuk mendukung proses pemulihan ekonomi yang terjadi.
“Pos-pos yang berkaitan dengan dunia usaha dan juga masyarakat secara umum perlu menjadi prioritas belanja negara. Pemerintah harus mendorong belanja modal untuk memberikan efek pengganda ke perekonomian,” jelas Yusuf.
Baca juga : Waka BPIP: Agama Dan Pancasila Satu Kesatuan
Seperti diketahui, ketika blusukan di lapangan, Jokowi menemukan ada Pemda yang 80 persen anggarannya habis untuk kegiatan yang tidak konkret, seperti untuk rapat dan perjalanan dinas.
“Baru minggu lalu saya cek di APBD Kemendagri. Rp 10 miliar untuk stunting dipakai perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar. Jangan membayangkan ini dibelikan telur, susu, protein atau sayuran,” kata Jokowi saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah di Jakarta, Rabu (14/6).
Dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hal ini terjadi karena masih sangat lemahnya pengawasan penggunaan anggaran di instansi Pemerintah.
Baca juga : Jateng Tingkatkan Kerja Sama Dengan Tiongkok, Ganjar Siapkan 10 Ribu Tenaga Kerja
Oleh karena itu, dirinya masih harus sering melakukan pengecekan langsung ke anggaran Pemerintah.
“Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu. Diplototi saja masih ada yang bablas,” ujarnya.
Ke depannya, Presiden juga ingin penggunaan anggaran APBN dan APBD ini diubah dari yang berorientasi prosedur menjadi berorientasi hasil agar belanjanya konkret dan optimal.
Baca juga : Banyak Yang Kuasai Aset Daerah, KPK Minta Pemda Tertibkan Mantan Pejabat
Dia pun meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengecekan lebih mendalam pada program dan anggaran di instansi Pemerintah.
“Pengawasan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris. Nggak usah ada data yang ditutupi. Kalau memang ini salah, tunjukkan kesalahan, cara perbaikannya seperti apa. Saya minta ke seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP,” kata Jokowi. ■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.