Belanja Pemda Dan Instansi Kudu Diawasi Ekstra Ketat

 Sebelumnya 
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyarankan Pe­merintah mengawasi kegiatan belanja Pemda dan instansi lebih selektif dan hati-hati.

Sebab, Pemerintah dihadap­kan pada pilihan untuk melaku­kan konsolidasi fiskal sekaligus tetap fleksibel untuk mendukung proses pemulihan ekonomi yang terjadi.

“Pos-pos yang berkaitan dengan dunia usaha dan juga masyarakat secara umum perlu menjadi prioritas belanja negara. Pemerintah harus mendorong belanja modal untuk memberi­kan efek pengganda ke pereko­nomian,” jelas Yusuf.

Baca juga : Waka BPIP: Agama Dan Pancasila Satu Kesatuan

Seperti diketahui, ketika blusukan di lapangan, Jokowi menemukan ada Pemda yang 80 persen anggarannya ha­bis untuk kegiatan yang tidak konkret, seperti untuk rapat dan perjalanan dinas.

“Baru minggu lalu saya cek di APBD Kemendagri. Rp 10 miliar untuk stunting dipakai perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar. Jangan membayangkan ini dibelikan te­lur, susu, protein atau sayuran,” kata Jokowi saat Rapat Koor­dinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah di Jakarta, Rabu (14/6).

Dikatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, hal ini terjadi karena masih sangat lemahnya pengawasan penggunaan ang­garan di instansi Pemerintah.

Baca juga : Jateng Tingkatkan Kerja Sama Dengan Tiongkok, Ganjar Siapkan 10 Ribu Tenaga Kerja

Oleh karena itu, dirinya masih harus sering melakukan pengecekan langsung ke ang­garan Pemerintah.

“Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun, saya pasti­kan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu. Diplototi saja masih ada yang bablas,” ujarnya.

Ke depannya, Presiden juga in­gin penggunaan anggaran APBN dan APBD ini diubah dari yang berorientasi prosedur menjadi berorientasi hasil agar belanjanya konkret dan optimal.

Baca juga : Banyak Yang Kuasai Aset Daerah, KPK Minta Pemda Tertibkan Mantan Pejabat

Dia pun meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) untuk melaku­kan pengecekan lebih mendalam pada program dan anggaran di instansi Pemerintah.

“Pengawasan internal jangan sampai cuma jadi aksesoris. Ng­gak usah ada data yang ditutupi. Kalau memang ini salah, tunjuk­kan kesalahan, cara perbaikan­nya seperti apa. Saya minta ke seluruh daerah jangan abaikan rekomendasi yang diberikan BPKP,” kata Jokowi. ■  

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.