RM.id Rakyat Merdeka - Kabinet Prabowo-Gibran saat ini tengah digodok untuk segera diumumkan pascapelantikan pada 20 Oktober mendatang. Salah satu yang mencuri perhatian adalah sosok yang akan memimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) setelah dipisah menjadi dua entitas berbeda.
Terkait hal itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran menggarisbawahi, pentingnya keberanian pengambilan keputusan bagi Menteri Pariwisata yang akan datang. Menurutnya, Menteri Pariwisata harus mampu mengatasi berbagai masalah di industri pariwisata dan berkolaborasi dengan kementerian serta lembaga terkait.
"Menteri yang cocok di pariwisata itu menteri yang berani mengambil satu keputusan. Menyelesaikan semua permasalahan yang ada di industri pariwisata, menteri yang bisa berdiskusi dengan kementerian lembaga lain terkait masalah industri untuk mencari jalan keluarnya," ujar Alan, dalam keterangan resminya, Kamis (17/10/2024).
“Kalau kita bicara pariwisata hanya soal promosi, itu terlalu kecil. Persoalan industri jauh lebih besar. Persaingan kita di ASEAN juga cukup ketat,” sambungnya.
Baca juga : Menteri Siti Genjot Sektor Pembibitan Hutan & Lahan
Ia menambahkan, meskipun Indonesia naik peringkat dari 32 menjadi 22 dalam Travel and Tourism Development Index 2024, hal itu bukan suatu hal yang dapat dibanggakan dari sisi industri. Pasalnya, industri pariwisata Indonesia justru tertinggal dari negara lain untuk pasar pariwisata di ASEAN, seperti Singapura, Malaysia, Thailand serta Vietnam, sementara Indonesia hanya urutan kelima.
"Idealnya kan keduanya menang. Walaupun performa bagus, tapi industri tidak sehat, tidak akan bisa juga kita men-trigger (memicu) pasar," ungkapnya.
Dirinya pun menyoroti regulasi sebagai kunci untuk memperbaiki kesehatan industri pariwisata. Ia mencontohkan, sektor perhotelan di Indonesia membutuhkan kebijakan yang jelas terkait standar usaha hotel.
“Kita punya standar usaha hotel di Undang-Undang 10/2009, yang diturunkan ke PM 53. Namun, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, aturan itu tidak lagi bersifat mandatory,” jelasnya.
Baca juga : Bitera Data Center Dukung Jakarta Running Festival 2024
Ia berharap, agar pemerintah segera mengambil kebijakan untuk memberikan pedoman klasifikasi hotel, mengingat saat ini belum ada pedoman yang konkret. "SNI Hotel dan SNI CHSE memang ada, tapi siapa yang mau pakai itu?" tanyanya.
Selain itu, Maulana mengingatkan bahwa birokrasi harus memahami kondisi lapangan agar regulasi yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik. Kalau birokrasi tidak melihat fakta di lapangan, ini akan jadi masalah besar saat implementasi.
Alan turut meyakini bahwa Presiden terpilih, Prabowo Subianto sudah memiliki gambaran siapa yang akan ia pilih untuk menjadi Menteri Pariwisata. Dengan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan adalah perbaikan regulasi terhadap operasional Online Travel Agent (OTA) asing.
Pasalnya, saat ini kehadiran OTA asing dinilai merugikan pariwisata dalam negeri, mulai dari pembebanan pajak kepada hotel hingga menggetok harga kepada hotel. Oleh karenanya, regulasi pariwisata harus menjadi prioritas dalam 100 hari pertama pemerintahan baru.
Baca juga : Peringatan Keras Prabowo: Menteri Dilarang Cari Uang Dari APBN dan APBD
“Kementerian Pariwisata itu bukan kementerian sektoral yang mengatur perizinan, tapi harus menjadi induk industri pariwisata untuk membantu mengkomunikasikan dengan lembaga terkait,” tegasnya.
Terkait dengan pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif, Maulana menilai bahwa pemisahan tersebut harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Menurutnya, kedua sektor ini memiliki permasalahan yang cukup besar, sehingga masing-masing harus berdiri sendiri untuk lebih fokus.
“Ekraf itu punya potensi besar, dan jika ditunjang oleh industri pariwisata, akan sangat menarik,” ujarnya.
Namun, Maulana mengingatkan bahwa jangan sampai pemisahan tersebut justru menghambat kerja kementerian karena masalah nomenklatur yang belum tuntas. “Jangan sampai kementerian terlalu sibuk mengurus nomenklatur, sementara pemerintah ingin mengejar pertumbuhan di industri pariwisata,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.