RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong pengembangan hilirisasi menggunakan pembiayaan dari lembaga keuangan di dalam negeri. Sehingga ketergantungan pada pendanaan asing berkurang
Langkah tersebut, ditegaskan Bahlil, guna memperkuat sektor keuangan nasional, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
“Dengan melibatkan institusi keuangan domestik, persepsi bahwa kebijakan hilirisasi hanya menguntungkan pihak asing perlahan akan terkikis,” ujar Bahlil di Jakarta, Minggu (19/1/2025).
Kebijakan ini sejalan dengan Keputusan Presiden (PP) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional.
Satgas ini memiliki mandat untuk mempercepat hilirisasi sebagai langkah meningkatkan investasi dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Baca juga : Lebih Berpihak Ke Lelaki, Tak Adil Buat Perempuan
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Satgas akan secara rutin melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
“Pemerintah berharap langkah ini dapat mempercepat realisasi hilirisasi. Dan mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia,” ungkap Bahlil.
Bahlil menyampaikan, salah satu fokus Pemerintah saat ini, yakni mendorong penggunaan biodiesel berbasis Crude Palm Oil (CPO). Saat ini, pencampuran biodiesel telah mencapai B40, dan ditargetkan meningkat menjadi B50 pada 2026. Dia menekankan, semua proses pencampuran dan pengadaan bahan baku, seperti CPO, metanol, dan etanol, harus dilakukan di dalam negeri.
“Nilai tambahnya harus benar-benar dirasakan di Indonesia, baik dalam bentuk lapangan kerja maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pesan Bahlil.
Kendala Perizinan
Baca juga : Chelsea Vs Wolves, The Blues Incar Tiket Champions
Pelaku usaha menyoroti sejumlah tantangan yang harus diatasi oleh Satgas Hilirisasi.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian (AP3I) Haykal Hubeis menekankan pentingnya percepatan perizinan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
“Kendala perizinan sering menjadi penyebab berhentinya operasi smelter, termasuk smelter bijih besi. Ini karena suplai bahan baku yang tidak pasti dan lamanya proses perizinan teknis lingkungan,” kata Haykal.
Dia juga menyoroti pentingnya mendorong pengembangan investasi ke sektor hilir untuk memperkuat pasar domestik. Dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Tantangan lain diungkapkan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar.
Baca juga : Alcaraz Melenggang Ke Perempat Final
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi Satgas adalah koordinasi lintas sektor dan kementerian.
“Satgas harus menyelaraskan kebijakan yang sering tumpang-tindih di lapangan. Selain itu, mereka harus fokus pada pengembangan industri turunan yang mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian,” jelas Bisman.
Ia juga menekankan pentingnya menarik investor dengan memberikan jaminan kepastian hukum dan daya tarik investasi yang solid.
Hilirisasi di sektor mineral dan energi telah memberikan dampak positif bagi perekonomian. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat, menjadi bukti nyata pentingnya memperkuat hilirisasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.