RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Delegasi dan Koordinator Perundingan atas Kebijakan Tarif Amerika Serikat (AS), telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent di Washington DC pada Kamis (24/4/2025), untuk membahas kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
Menkeu AS mengapresiasi respons cepat pemerintah Indonesia, segera setelah keluarnya pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden Trump pada tanggal 2 April 2025.
"Saya terkesan dengan surat yang disampaikan Menko Airlangga kepada saya, dan berpandangan bahwa itu adalah awal yang sangat baik. Saya berterima kasih karena Indonesia terus melanjutkan hubungan bilateral yang baik ini," kata Menkeu AS.
Saat ini, Indonesia termasuk kelompok negara-negara yang melakukan pembahasan lebih awal dengan pemerintah AS, dengan progress perkembangan pembahasan yang cepat dan sangat baik.
Menko Airlangga menegaskan kembali posisi Indonesia, seperti telah disampaikan kepada Perwakilan Dagang AS (USTR) dan Menteri Perdagangan pada pertemuan sebelumnya.
Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, Menko Airlangga diminta untuk menyampaikan posisi Indonesia dalam mengatasi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia.
"Kami mendukung perdagangan yang fair and square. Indonesia akan meningkatkan pembelian pada berbagai komoditas utama seperti minyak dan gas, serta produk-produk pertanian," papar Menko Airlangga.
Baca juga : Indonesia Dorong Prinsip Dagang Adil & Seimbang
Selain itu, Indonesia juga akan melakukan berbagai kebijakan deregulasi seperti perizinan impor, kuota impor, dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
“Kami juga akan meningkatkan nilai investasi dan kerja sama dalam critical minerals. Kolaborasi juga akan mencakup kerja sama keuangan dan ekonomi digital, ” beber Menko Airlangga.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai negara yang terbuka dan bersahabat kepada negara-negara mitra, termasuk AS.
Didukung oleh asosiasi dan dunia usaha serta sektor swasta, Indonesia mengharapkan proses negosiasi tarif ini dapat segera dimulai setelah ditandatanganinya kesepakatan non- disclosure dengan pihak USTR pada 23 April 2025.
Baca juga : Mohsein Saleh Al Badegel Pertemukan Pimpinan Kadin Indonesia dan Arab Saudi
"Kami mengharapkan detail pembahasan dan negosiasi teknis dapat diselesaikan dalam 60 hari, ” pungkas Menko Airlangga.
Di luar itu, AS juga menyatakan ingin bekerja sama dalam forum G20. Tahun 2026, AS akan memegang mandat sebagai Presidensi G20, untuk mendukung agenda kebijakan Presiden Trump.
Selain itu, AS juga menilai pentingnya OECD untuk Indonesia. Indonesia dapat memanfaatkan proses aksesi keanggotaan OECD untuk melakukan reformasi dan deregulasi.
Dalam pertemuan tersebut, Menko Airlangga didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Marie Elka Pangestu. Hadir pula Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Bidang Koordinasi Kerja sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Washington, DC Ida Bagus Bimantara, serta jajaran para pejabat Kemenko Perekonomian dan Kementerian Keuangan.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.