RM.id Rakyat Merdeka - Pemerintah tengah menggeber diplomasi dagang dengan Amerika Serikat (AS). Sejauh ini, peluang AS mengubah kebijakan tarif impor masih terbuka lebar.
Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor semua jenis produk dari Indonesia sebesar 32 persen. Kebijakan itu akan diterapkan mulai 1 Agustus 2025. Sebelum berlaku, Trump memberikan ruang untuk Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi.
Dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, delegasi RI telah terbang ke Washington DC. Langkah ini menyusul surat resmi dari Trump kepada Presiden Prabowo Subianto yang dikirim 7 Juli lalu. Surat itu menegaskan keputusan AS menaikkan tarif secara merata terhadap produk asal Indonesia.
Dalam pertemuan yang digelar Rabu (9/7/2025), Airlangga bertemu dua sosok penting Pemerintahan AS, yakni Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer.
“Kita sudah memiliki pemahaman yang sama dengan Amerika Serikat terkait kemajuan perundingan. Kita akan mengoptimalkan waktu dalam tiga minggu ke depan untuk secara intensif merundingkan lebih lanjut. Dan menuntaskan pembahasan tarif ini dengan prinsip saling menguntungkan,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Kamis (10/7/2015).
Selain rundingan soal tarif, Pemerintah membuka jalur kerja sama bisnis langsung dengan sektor swasta AS. Sejumlah perusahaan energi dan pertanian asal Indonesia sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman dengan mitra usaha Amerika.
Baca juga : Minat Lender Taruh Dana Ke Fintech Diramal Turun
“Ini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemitraan strategis lintas sektor,” tambah politisi Partai Golkar itu.
Kerja sama rantai pasok mineral kritis juga masuk radar pembahasan. Pemerintah AS telah menunjukkan minat tinggi pada sektor nikel, mangan, kobalt, dan tembaga—komoditas penting dalam agenda hilirisasi nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, negosiasi belum menemui titik akhir. Namun ruang kompromi masih terbuka dan pembahasan terus berjalan intensif.
“Pembahasan belum mencapai akhir dan ruang kompromi masih terbuka. Beberapa langkah-langkah yang selama ini sudah dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah AS, akan terus kita bahas,” ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Senayan.
Ani—sapaan akrabnya—mengungkapkan, Pemerintah AS menyoroti hambatan tarif dan non-tarif dari Indonesia, serta meminta, agar investor RI memperkuat kehadiran bisnisnya di Amerika.
“Saat ini kami dengan Kemenko Perekonomian dan kementerian terkait lainnya terus meng-organize langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Dan apakah kita tetap bisa memberikan tambahan-tambahan dalam kesepakatan nantinya,” jelasnya.
Baca juga : DKI Bakal Pindahkan Warga Di Tepi Sungai
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu berharap, diplomasi yang kini berlangsung bisa membuahkan hasil sebelum tarif berlaku penuh. “Diharapkan pada awal Agustus kita bisa dapatkan keputusan yang lebih baik,” ucapnya.
Soal spekulasi gagalnya negosiasi, Ani menampik. Menurutnya, perundingan masih berjalan aktif. “Kan sedang dalam pembahasan, jadinya nanti kita lihat ya,” ujarnya.
Dari sisi geopolitik, Ani menegaskan Indonesia tetap menjunjung prinsip hubungan bebas aktif dan menjaga keseimbangan dengan semua mitra strategis.
“Ya kita seimbang saja. Dari sisi hubungan kita dengan AS pasti ada, dari sisi investasi, perdagangan, dari sisi strategis, tapi Indonesia juga membuka hubungan dengan semua pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan, Pemerintah harus mengeluarkan jurus pamungkas jika ingin hasil rundingan menguntungkan.
“Karena itu, di sisa waktu yang ada Pemerintah harus segera memperkuat ekonomi domestik melalui berbagai kebijakan terkait dengan daya beli. Jangan sampai sektor domestik ikut kendor karena kebijakan tarif Trump,” kata Huda, Jumat (11/7/2025).
Baca juga : Tuntas Bahas Ribuan DIM KUHAP Hanya 2 Hari, DPR Minta Tidak Dicurigai
Ia juga menyarankan, agar Pemerintah mempersiapkan industri nasional lewat penguatan infrastruktur, organisasi, serta segera mencari pasar alternatif.
“Pangsa pasar Amerika Latin, Timur Tengah, dan Afrika menjadi pasar yang potensial untuk meningkatkan ekspor, khusus bagi produk UMKM saat ini,” ucapnya.
Jika berani, lanjut Huda, Pemerintah juga bisa menerapkan tarif terhadap jasa dari AS seperti layanan digital dan hiburan.
“Tentunya ini punya risiko besar yang membuat Amerika bisa makin galak ke Indonesia,” pungkasnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.