RM.id Rakyat Merdeka - Akademisi Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menilai industri otomotif nasional berpotensi menghadapi tekanan yang lebih berat pada 2026 apabila pemerintah tidak segera menyiapkan insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat. Kondisi pasar yang saat ini stagnan disebut akan semakin melemah tanpa adanya kebijakan penopang yang efektif.
Yannes menjelaskan bahwa indikator keramaian pameran otomotif yang kerap dijadikan tolok ukur pemulihan tidak mencerminkan kekuatan fundamental industri. Ia menegaskan pameran hanya menunjukkan potensi minat dan besarnya promosi, bukan gambaran riil terhadap penjualan, ekspor, atau kesehatan pembiayaan kendaraan.
“Kesimpulan bahwa sektor otomotif kita kuat tidak dapat sepenuhnya didasarkan pada keramaian pameran, karena pameran lebih merefleksikan potensi minat pasar dan strategi promosi ketimbang kinerja ekonomi riil,” kata Yannes di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, kondisi industri otomotif harus dibaca melalui parameter komprehensif seperti penjualan ritel dan wholesales, jumlah produksi kendaraan, capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), kesehatan lembaga pembiayaan, kontribusi terhadap PDB, hingga realisasi investasi. Saat ini penjualan mobil nasional tengah lesu dan tidak beranjak dari kisaran 1 juta unit dalam satu dekade terakhir. Bahkan pada tahun lalu, penjualan hanya mencapai sekitar 865 ribu unit.
Yannes menilai tantangan utama akan muncul pada 2026. Tanpa adanya insentif seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atau PPnBM DTP, penurunan kemampuan membeli masyarakat berisiko menekan pasar lebih dalam. Ia menyebut daya beli kelas menengah masih belum pulih optimal setelah tekanan ekonomi beberapa tahun terakhir.
Baca juga : Menperin: Penguatan SDM Vokasi Jadi Kunci Industrialisasi Nasional
“Jika tidak ada insentif, dan perbaikan ekonomi makro tidak berjalan sesuai rencana, maka situasi daya beli yang masih rendah seperti 2025 bisa berdampak lebih negatif terhadap industri otomotif pada 2026,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan insentif otomotif bukanlah fasilitas yang hanya menguntungkan produsen. Menurutnya, dampak awal justru langsung dirasakan konsumen melalui penurunan harga kendaraan. Kenaikan permintaan kemudian mendorong aktivitas manufaktur, industri komponen, hingga pembukaan lapangan kerja.
“Insentif otomotif seakan hanya menguntungkan APM, padahal pada fase awal justru konsumen yang mendapatkan manfaat paling besar lewat penurunan harga. Selanjutnya barulah industri manufaktur dan supply chain ikut terdorong,” katanya.
Pengamat otomotif Bebin Djuana juga mengingatkan pemerintah untuk segera meninjau ulang kebijakan perpajakan agar industri tidak kembali terpuruk seperti beberapa tahun lalu. Ia menilai sejumlah perbaikan perlu dilakukan agar pasar tidak kembali masuk fase kontraksi.
“Sebaiknya kebijakan pajak ditinjau ulang. Jika tidak, kita bisa menghadapi jilid kedua keterpurukan industri otomotif tahun depan. Apa yang salah harus berani dikoreksi,” ujar Bebin.
Baca juga : Pelaku Industri Ekraf Butuh Regulasi Tepat
Ia mengingatkan bahwa keramaian pameran otomotif tidak dapat dijadikan indikator tunggal terhadap pulih atau tidaknya daya beli masyarakat. Menurut dia, ruang transaksi justru menjadi gambaran yang lebih jujur atas kondisi pasar.
“Pameran bisa saja ramai, tetapi tidak mewakili seluruh merek. Yang harus dicermati adalah ruang transaksinya, karena daya beli kelas menengah bawah saat ini masih lemah,” katanya.
Sementara itu, komunitas pengguna kendaraan roda empat turut mendukung rencana insentif pemerintah. Presiden Komunitas Toyota Fortuner Indonesia (ID42NER), Djoko Wiyono, menilai kebijakan tersebut penting untuk menjaga dinamika industri serta membuka akses mobilitas yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik rencana insentif. Kebijakan ini strategis untuk memperkuat daya beli masyarakat dan memberi dorongan positif bagi ekosistem otomotif nasional,” kata Djoko.
Menurut Djoko, harga kendaraan yang semakin sulit dijangkau membuat kebutuhan insentif semakin mendesak. Ia menilai penurunan harga melalui stimulus fiskal dapat membuka peluang lebih besar bagi konsumen untuk memiliki kendaraan yang aman dan sesuai kebutuhan.
Baca juga : Pemerintah Berantas Balpres, Industri Tekstil Terlindungi
“Penurunan harga akan membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan yang berkualitas dan mendukung mobilitas keluarga Indonesia,” ujarnya.
Djoko juga menekankan bahwa industri otomotif merupakan ekosistem besar yang melibatkan ribuan tenaga kerja dan rantai pasok nasional. Karena itu, kebijakan insentif tidak hanya berdampak pada pembeli, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi mikro dan makro.
“Insentif akan memberikan efek berantai mulai dari peningkatan produksi komponen, bengkel, hingga tenaga kerja. Kami berharap implementasinya tepat sasaran dan memberi manfaat nyata,” katanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.