RM.id Rakyat Merdeka - Perang di Timur Tengah mulai menekan dunia usaha dalam negeri. Ancaman perang yang berkepanjangan antara Amerika Serikat (AS) vs Iran membuat para pengusaha dilanda stres dan ketakutan menghadapi risiko ekonomi yang kian membesar.
Kondisi yang kurang baik ini diungkap langsung Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie saat bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Kamis (30/4/2026). Dalam pertemuan itu, Anindya mencurahkan kondisi psikologis dunia usaha yang tertekan akibat situasi global.
"Kami mengatakan, analoginya: Pak, ini kalau pengusaha itu ayam, ayam petelur. Ini lagi stres sejak perang. Lagi takut," ungkap Anindya.
Anindya menilai, DEN yang dipimpin Luhut merupakan “penyambung lidah” dunia usaha kepada pemerintah. Ia berharap aspirasi pelaku usaha dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional.
"Jadi ini kami sampaikan supaya menjadi pertimbangan untuk nanti bersama-sama memberikan masukan pada pemerintah," katanya.
Baca juga : Presiden: Hilirisasi Jalan Menuju Kebangkitan Bangsa
Dalam kesempatan itu, Kadin mengusulkan sejumlah relaksasi untuk membantu dunia usaha bertahan di tengah tekanan global. Salah satunya adalah memberikan “napas” bagi pelaku usaha melalui berbagai kelonggaran kebijakan.
Relaksasi yang dimaksud antara lain skema kredit dengan pembayaran bunga terlebih dahulu dan penundaan angsuran pokok, serta penangguhan pajak bahan bakar minyak (BBM) dan ekspor. "Nah ini untuk istilahnya memberi napas ayam-ayam petelur ini. Ini kita semua," ujar Anindya.
Selain itu, Kadin juga menyoroti pentingnya membuka hambatan di sektor perdagangan dan industri. Mulai dari kemudahan ekspor, kepastian perizinan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), hingga penyesuaian aturan larangan dan pembatasan (lartas).
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan sinyal kuat bahwa investasi dan perdagangan tetap didorong agar kepercayaan pelaku usaha terjaga. Namun, dia mengakui, tidak semua aspirasi itu harus diakomodasi pemerintah. Terpenting, kata dia, adanya pemahaman terhadap kondisi dunia usaha saat ini.
"Pertama diberikan napas, supaya kita bisa mengatur strategi," ujarnya.
Baca juga : Target Presiden: 2029, RI Swasembada Energi
Hal senada diungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani. Dia mengatakan, eskalasi konflik di Timur Tengah menjadi faktor eksternal yang harus diwaspadai dunia usaha.
Menurutnya, terdapat tiga jalur utama dampak yang dirasakan. Pertama, lonjakan harga komoditas dan inflasi yang memengaruhi daya beli dan biaya produksi. Kedua, tekanan terhadap fiskal yang berdampak pada belanja pemerintah.
Ketiga, volatilitas nilai tukar yang berimbas pada rantai pasok dan ekspansi usaha. Dalam situasi ini, pelaku usaha cenderung mengambil langkah lebih hati-hati.
"Ekspansi dan investasi menjadi lebih selective dan calibrated," ujar Shinta saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.
Dia mengungkapkan, fokus utama dunia usaha saat ini adalah menjaga arus kas, mengoptimalkan modal kerja, serta melakukan strategi lindung nilai (hedging) untuk mengantisipasi fluktuasi nilai tukar. Sebab, stabilitas harga energi, nilai tukar, dan inflasi akan menjaga keberlangsungan usaha. Selain itu, kelancaran logistik dan kepastian kebijakan juga menjadi faktor krusial.
Baca juga : Nyamar Jadi Agen Patroli Untuk Gagalkan Deportasi
Apindo pun mendorong pemerintah mengambil langkah strategis, baik jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek, fokus pada stabilitas makroekonomi dan meredam dampak global. Sementara jangka panjang, memperkuat ketahanan energi dan sektor hulu domestik.
Sementara itu, ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menuturkan, tekanan terhadap dunia usaha sebenarnya sudah terjadi sebelum konflik memanas. Hal ini terjadi akibat lemahnya daya beli dan ketidakpastian hukum.
Namun, kondisi tersebut kini semakin berat akibat perang. "Perang semakin membuat situasi semakin berat, terutama akibat kenaikan harga energi, disrupsi rantai pasok global, dan penurunan nilai tukar rupiah," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ia menilai pemerintah perlu turun tangan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha sebagai motor penggerak ekonomi. Salah satunya dengan memastikan kepastian hukum serta menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar.
"Dalam konteks nilai tukar, pemerintah harus memastikan kebijakan fiskal yang solid dan berkelanjutan menjadi prioritas utama," ujarnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.