RM.id Rakyat Merdeka - Negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN menyepakati penyelesaian perundingan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang akan ditandatangani pada November 2026.
Perjanjian kerangka ekonomi digital regional pertama di dunia itu diperkirakan bernilai 2 triliun dolar AS atau sekitar Rp34,6 kuadriliun.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan tingkat menteri ekonomi pada ASEAN Economic Community Council (AECC) ke-27 di Cebu, Filipina, Kamis (7/5/2026).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen menuntaskan substansi perundingan pada putaran ke-21 atau putaran final pada Mei 2026.
“Seluruh negara anggota ASEAN berkomitmen menyelesaikan semua substansi perundingan pada putaran ke-21 (final) di bulan Mei 2026, berdasarkan kesepakatan AECC di Cebu ini. Target kita, penandatanganan perjanjian DEFA harus dapat dilaksanakan pada November tahun ini (KTT ASEAN). Setelah melalui proses legal scrubbing dan konsultasi domestik di masing-masing negara,” kata Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (8/5/2026).
Menurutnya, meski teks DEFA belum sepenuhnya sempurna, penyelesaiannya tidak boleh ditunda karena perkembangan ekonomi digital berlangsung sangat cepat.
Baca juga : Bos Bulog Ajak Mahasiswa Study Tour Cek Stok Beras
Setelah penandatanganan, proses ratifikasi di masing-masing negara anggota ASEAN ditargetkan rampung dalam 180 hari. Langkah tersebut mencerminkan komitmen kolektif ASEAN untuk segera merealisasikan manfaat ekonomi digital bagi kawasan.
DEFA pertama kali diinisiasi pada masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Berdasarkan studi Boston Consulting Group (BCG), implementasi DEFA berpotensi meningkatkan nilai ekonomi digital ASEAN dari 1 triliun dolar AS pada 2030 menjadi 2 triliun dolar AS.
Bagi Indonesia, DEFA dinilai sejalan dengan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 dan mendukung proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (The Organization for Economic Cooperation and Development/OECD).
Implementasi perjanjian itu diharapkan dapat memperkuat kebijakan berbasis praktik internasional, menarik investasi sektor teknologi tinggi, memperkuat kedaulatan data nasional, serta membangun ekosistem digital yang inklusif dan berdaya saing. Termasuk bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Selain membahas DEFA, pertemuan AECC ke-27 juga menyoroti dampak konflik di Selat Hormuz yang mengganggu pasokan energi dan memicu kenaikan harga di kawasan.
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyebut, ASEAN menghadapi tekanan stagflasi terkuat sejak 2011.
Baca juga : Beban TPST Bantargebang Makin Berat, Saatnya Warga Diajak Kelola Sampah Mandiri
Sementara, Asian Development Bank (ADB) mengusulkan penguatan ketahanan energi dan pangan melalui kerja sama konkret dengan badan-badan ASEAN serta sektor swasta.
Mewakili Indonesia, Airlangga menekankan pentingnya langkah konkret untuk menjaga stabilitas kawasan di tengah berbagai disrupsi global.
Menurut dia, penguatan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama, serta peningkatan perdagangan antarnegara ASEAN dan mitra strategis menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan.
“Selain itu, pemanfaatan kekuatan sentralitas ASEAN diperlukan untuk membangun supply chain resilience di kawasan,” tutur Airlangga.
Sebelumnya, Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ali Murtopo mengatakan, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di ASEAN terus menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 130 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.260 triliun pada 2026.
Baca juga : Liverpool Vs Chelsea, Duel Raksasa Pesakitan
Pertumbuhan transaksi digital juga terus meningkat, termasuk pembayaran digital yang melampaui 4,7 miliar transaksi pada Januari 2026 atau tumbuh hampir 40 persen secara tahunan.
“Perkembangan ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi digital utama di Asia Tenggara, dengan aliran investasi yang terus meningkat pada sektor teknologi dan infrastruktur digital,” kata Ali.
Menurut Ali, Pemerintah juga terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia digital guna memastikan transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dapat memberikan dampak optimal bagi perekonomian nasional. DIR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Sabtu, 9 Mei 2026 dengan judul "DEFA Perkuat Rantai Pasok Dan Kedaulatan Data RI Pimpin Transformasi Digital Kawasan ASEAN"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.