BREAKING NEWS
 

RI Negara Tercepat Adopsi Teknologi Digital

OJK & LPS Perkuat Tata Kelola Sistem Keuangan

Reporter : DWI ILHAMI
Editor : ESTI FITRIA WULANDARI
Jumat, 5 Juni 2026 06:40 WIB
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae (kiri), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu (kanan) saat menjadi pembicara dalam acara International Conference The 4th Perbanas Conference on Economics, Business, Management, Accounting and IT (PROFICIENT) 2026 di Jakarta, Rabu (2/6/2026). (Foto: Dwi Ilhami/rm.id)

 Sebelumnya 
Pertama, mengutamakan kualitas di atas kuantitas. Transformasi digital tidak boleh diukur hanya dari volume transaksi atau jumlah pengguna. 

“Tetapi dari kualitas perlindungan konsumen, ketahanan keuangan, dan tingkat kepercayaan masyarakat,” kata mantan Wakil Menteri Keuangan itu. 

Kedua, memperkecil kesenjangan regulasi melalui kebijakan yang adaptif, sehingga mampu mengimbangi perkembangan inovasi tanpa menghambat pertumbuhan. 

Baca juga : Harga CPO Melonjak, HET MinyaKita Menghitung Hari

“Khususnya dalam memantau risiko sistemik yang muncul di wilayah yang belum teregulasi,” ujarnya. 

Ketiga, membangun infrastruktur digital yang berdaulat. Menurut Anggito, data ekonomi digital kini telah menjadi aset strategis yang harus dikelola secara mandiri. 

Artinya, Indonesia harus memperkuat kedaulatan data, agar kecerdasan keuangan dan perilaku konsumen tidak sepenuhnya bergantung atau dikendalikan oleh pihak luar atau platform asing. 

Baca juga : DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Anggito optimistis, Indonesia memiliki peluang tinggi menjadi salah satu negara dengan kekuataan ekonomi digital terbesar dunia pada 2035 berkat populasi muda, wirausahawan dinamis, dan ekosistem yang terus tumbuh. Namun hal tersebut tidak datang secara otomatis. 

“Masa depan milik negara yang mampu menggabungkan inovasi dengan ketahanan, inklusi dengan perlindungan, serta kemajuan teknologi dengan kepemimpinan yang beretika,” pungkasnya. 

Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengamini, bahwa kredibilitas, integritas, dan kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik dan pasar di tengah ketidakpastian global. 

Baca juga : Piala Dunia 2026, Dikuasai Pemain Prancis

Menurut SBY, pengalaman Indonesia menghadapi krisis keuangan global 2008 menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik, koordinasi kebijakan yang efektif. Serta kehati-hatian dalam pengelolaan ekonomi untuk menjaga stabilitas nasional. 

Ia juga menekankan regulator keuangan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, sekaligus mendorong inovasi yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

“Regulator keuangan harus menjaga stabilitas sambil mendorong inovasi. Dan arsitektur keuangan global harus menjadi lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang,” katanya. [DWI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense