RM.id Rakyat Merdeka - DPR dan Pemerintah terus menyelaraskan berbagai kebijakan dalam memitigasi persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa ini.
Senin (29/6/2026), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi (rakor) lintas sektor di Senayan, Jakarta. Dari Pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, dua Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Thomas Djiwandono dan Destry Damayanti, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
Dasco didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Hadir juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, dan Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono.
Rapat berlangsung tertutup. Setelah rapat, Dasco bersama para menteri dan pejabat memberikan keterangan kepada wartawan.
"Kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini," terang Dasco, mengawali penjelasannya.
Dalam rapat, kata Dasco, DEN memaparkan perkembangan ekonomi nasional sekaligus memberikan sejumlah masukan bagi Pemerintah. Kemudian, Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyampaikan solusi atas sejumlah persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah.
Baca juga : Diumumkan Airlangga, Ekonomi RI Di Jalur Positif
Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan, rakor antara DPR dan Pemerintah menjadi semakin penting di tengah kondisi ekonomi global yang dipengaruhi dinamika geopolitik. Menurut dia, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak sebagai satu tim.
Prasetyo mengibaratkan pengelolaan ekonomi seperti sebuah tim sepak bola. Seluruh pihak harus saling mendukung agar strategi yang dijalankan berjalan efektif.
"Ibarat tim sepak bola, mengurus ekonomi juga bagaikan tim yang semua harus saling berkoordinasi," ucapnya.
Prasetyo mengatakan, dalam rakor tersebut, semua pihak saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan, mulai dari makro, fiskal, sampai kepada sektor riil di lapangan. Ia berharap, koordinasi seperti ini terus diperkuat agar seluruh kebijakan ekonomi dapat berjalan seiring.
Senada, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan, rakor mengenai kondisi ekonomi bakal rutin digelar bersama DPR. Dalam rapat tersebut, DEN diundang untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi terkini.
Mari Elka mengatakan, seluruh peserta rapat sepakat bahwa kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Karena itu, menjaga stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama.
Baca juga : 5 Calon Manajer Kopdes Wafat, Stop Latsarmil Ramai Disuarakan
"Semua negara menghadapi kondisi global yang tidak pasti. (Dalam rapat) ada kesepakatan yang tercapai bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makro ekonomi jangka pendek," ujar mantan Menteri Perdagangan ini.
Menurut Mari Elka, fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat. Namun, Pemerintah tetap harus mewaspadai tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta menjaga kepercayaan pelaku usaha dan pasar.
Oleh karena itu, kebijakan yang diambil lembaga terkait harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Mengingat, masyarakat mulai merasakan dampaknya seperti kenaikan harga minyak dan tekanan inflasi yang memengaruhi daya beli.
"Ini menjadi prioritas untuk menjaga kestabilan makro," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengungkapkan, Pemerintah memutuskan menempatkan kembali dana sebesar Rp 281 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membuat perputaran uang di masyarakat tetap lancar. Selain itu, Pemerintah juga menyiagakan dana Rp 100 triliun apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk menjaga likuiditas perbankan. Langkah tersebut diambil setelah pemerintah mengevaluasi kondisi likuiditas perbankan yang dibutuhkan untuk menopang pertumbuhan kredit.
"Setelah dievaluasi bahwa dana Pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang Rp 281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026," kata Juda.
Baca juga : Saya Masih Seperti Yang Dulu, Wong Ndeso...
Juda mengatakan permintaan kredit masih cukup tinggi. Hingga Mei 2026, pertumbuhan kredit tercatat mencapai 11,5 persen dan diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun. "Karena info perbankan, permintaan kredit masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank menyalurkan kredit," tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Pemerintah memutuskan menurunkan harga Liquefied Natural Gas (LNG) untuk sektor industri guna menjaga daya saing dan mempertahankan lapangan kerja.
"Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Karena kita menjamin dan ingin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada," kata Bahlil.
Menurutnya, penurunan harga LNG dilakukan melalui efisiensi di sepanjang rantai pasok dengan melibatkan Pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), Pertamina, hingga PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk.
Ia menjelaskan, harga LNG sebelumnya melonjak dari kisaran 13-14 dolar Amerika Serikat (AS) menjadi sekitar 23 dolar AS sehingga pemerintah memutuskan ikut menanggung penurunan biaya. "Ibarat kata begini, ini jangan terlalu banyak minta untung," ucapnya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.