RM.id Rakyat Merdeka - Lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah kembali mengguncang pasar keuangan domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan rupiah, langsung terkena getahnya. Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi tersebut belum mengancam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada penutupan perdagangan Jumat (24/7/2026), IHSG merosot 1,88 persen ke level 6.196,43. Pelemahan terjadi di seluruh sektor seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap dampak kenaikan harga energi terhadap perekonomian global.
Tekanan juga menghampiri rupiah. Mata uang Garuda ditutup melemah 27 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp 17.963 per dolar AS.
Baca juga : Jampidsus Baru Siap Bekerja, Tak Ada Perlakuan Khusus Untuk Febrie
Sentimen negatif dipicu lonjakan harga minyak mentah dunia yang kembali menembus level psikologis 100 dolar AS per barel. Ini merupakan kali pertama sejak 22 Mei 2026 harga minyak Brent kembali berada di atas level tersebut.
Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent melonjak 6,62 dolar AS atau 7 persen menjadi 100,69 dolar AS per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik 5,36 dolar AS atau 6,2 persen menjadi 92,19 dolar AS per barel.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, lonjakan harga minyak dipicu meningkatnya premi risiko global akibat ketegangan geopolitik. Menurutnya, selama gangguan pasokan minyak tidak berlangsung lama, tekanan terhadap IHSG dan rupiah masih bersifat sementara.
Baca juga : 11 Kepala Daerah Ditangkap KPK, Indonesia Darurat Korupsi
Namun, ia mengingatkan Indonesia tetap harus waspada karena masih berstatus sebagai net importir minyak. Kenaikan harga minyak berpotensi memperlebar defisit transaksi berjalan sekaligus meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN.
Menurut Yusuf, kenaikan penerimaan negara dari sektor migas belum mampu menutup lonjakan biaya impor karena produksi minyak domestik masih terbatas. "Meski demikian, saya tidak melihat situasi ini sebagai krisis fiskal. Indonesia masih memiliki bantalan kebijakan," ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (24/7/2026).
Ia menyebut tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah menjaga kredibilitas kebijakan dan mengelola ekspektasi pasar. Tekanan likuiditas akibat arus modal keluar dan menurunnya aset asing bersih perlu diantisipasi agar tidak memicu volatilitas yang lebih besar di pasar keuangan.
Baca juga : Geledah Kantor Bupati Lombok Barat, KPK Sita Catatan Keuangan
Yusuf mengatakan dampak ke depan sangat bergantung pada durasi gangguan pasokan minyak dunia. Jika gangguan hanya berlangsung beberapa pekan, tekanan terhadap IHSG dan rupiah kemungkinan masih dalam batas normal.
"Namun jika meluas hingga mengganggu jalur energi utama seperti Selat Hormuz, pasar akan mulai memperhitungkan risiko defisit ganda, yakni tekanan fiskal dan pelemahan sektor eksternal secara bersamaan," jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.