RM.id Rakyat Merdeka - Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti. Dengan mengusung konsep Sinergi Merah Putih, Destry berjanji menjaga stabilitas rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fit and proper test Destry sebagai calon Gubernur BI digelar di ruang rapat Komisi XI DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Fit and proper test dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Rapat dipimpin Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, didampingi Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie, Fauzi H. Amro, Mohamad Hekal dan M. Hanif Dhakiri.
Saat membuka rapat, Misbakhun memastikan fit and proper test memenuhi ketentuan kuorum. Sebanyak 23 anggota Komisi XI hadir dalam rapat yang diikuti delapan fraksi.
Dalam paparannya, Destry menawarkan visi "Bank Indonesia, Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia". Visi tersebut merupakan kelanjutan dari pemikiran dan pengalamannya selama menjalankan amanah sebagai Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 hingga saat ini.
"Berbagai tantangan perekonomian nasional yang makin kompleks dan akan kita hadapi bersama perlu dijawab dengan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia," kata Destry.
Ia menjelaskan, kondisi global saat ini menghadirkan tantangan yang semakin kompleks, mulai dari fragmentasi geopolitik, kerentanan pasar keuangan, hingga digitalisasi beserta risikonya. Di tengah kondisi tersebut, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap memiliki daya tahan, hal itu ditandai dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, ketahanan eksternal terjaga, serta intermediasi perbankan yang solid.
Destry menilai, kondisi tersebut perlu terus dijaga sekaligus diikuti dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Ia mencatat, masih terdapat ruang untuk mendorong pertumbuhan kredit, termasuk dengan mengoptimalkan undisbursed loan yang mencapai Rp 2.548 triliun atau 21,8 persen dari plafon.
Baca juga : Tanggapi Demo 27 Agustus, Istana: Bagian Dari Demokrasi
"Namun demikian, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Ke depan terdapat beberapa area yang masih perlu diakselerasi," ujarnya.
Jika mendapat amanah sebagai Gubernur BI, Destry mengatakan, visi tersebut akan dijalankan melalui tiga misi dan lima inisiatif strategis. Visi utamanya adalah menjadikan BI sebagai lembaga yang tetap relevan dalam merespons tantangan, kredibel dalam menjaga stabilitas, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tiga misi yang ditawarkan yakni menjaga stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui Sinergi Merah Putih.
"Sinergi ini menegaskan bahwa Bank Indonesia akan melakukan koordinasi erat dengan Pemerintah, otoritas, dan berbagai pihak dalam merespons tantangan yang ada serta mencapai tujuan Indonesia 2045," kata Destry.
Untuk lima inisiatif strategis, Destry menempatkan penguatan bauran kebijakan BI sebagai agenda pertama. Kebijakan moneter akan tetap berfokus pada stabilitas dengan memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk melalui kebijakan BI-Rate yang diarahkan secara pre-emptive dan forward-looking untuk menjaga stabilitas rupiah.
Selain itu, stabilisasi nilai tukar akan diperkuat melalui smart intervention. Sementara itu, operasi moneter yang berorientasi pasar akan dioptimalkan agar transmisi kebijakan semakin efektif dan likuiditas tetap memadai bagi pasar uang, perbankan, dan sektor riil.
Inisiatif kedua berkaitan dengan revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa. Destry mengatakan, pengawasan berbasis digital dan subjek perlu diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan sektor eksternal, termasuk potensi underinvoicing.
Baca juga : Diajak Sanksi Ekonomi Iran, China Tak Mau Tunduk Ke AS
Inisiatif ketiga mencakup penguatan keuangan inklusif dan keberlanjutan. Menurut Destry, inklusi dan keuangan syariah menjadi salah satu penggerak utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, sementara kebijakan keuangan berkelanjutan akan terus disempurnakan.
Selanjutnya, inisiatif keempat diarahkan pada penguatan tata kelola kelembagaan. Destry menekankan, semakin besarnya mandat BI harus diimbangi dengan kelembagaan yang semakin kuat.
"Kredibilitas Bank Indonesia bukan sesuatu yang dapat dibangun secara instan, tetapi merupakan hasil akumulasi integritas, konsistensi, inovasi, dan sinergi jangka panjang," ujarnya.
Sementara itu, Sinergi Merah Putih menjadi inisiatif strategis kelima sekaligus benang merah dari seluruh kebijakan yang ditawarkan. Destry menilai keberhasilan BI tidak ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, melainkan kemampuan membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
Kolaborasi tersebut, kata dia, dapat diwujudkan melalui penguatan ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan daerah, digitalisasi ekonomi, serta reformasi kelembagaan yang selaras dengan visi Asta Cita.
Pada bagian akhir paparannya, Destry menegaskan, kebijakan BI ke depan akan mengedepankan prinsip 3I, yakni impactful, inklusif, dan integratif, yang diperkuat dengan sinergi.
Destry menegaskan, Sinergi Merah Putih tidak dimaksudkan untuk mengurangi independensi BI. Menurut dia, kolaborasi lintas lembaga justru dibutuhkan untuk menghadapi gejolak perekonomian global, namun sinergi harus tetap berjalan dalam koridor kewenangan masing-masing.
Baca juga : KPK Usut Dugaan Pemberian Apartemen & Rumah Mewah
"Kata-kata sinergi ini tidak berarti mengurangi kredibilitas dan independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya," jawab Destry.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Muhidin M Said mengingatkan Destry soal ketidakpastian ekonomi global yang belum akan berakhir dalam waktu singkat. "Dalam situasi krisis, seorang gubernur BI dituntut mampu bergerak cepat mengambil kebijakan," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi NasDem Thoriq Majiddanor menyinggung soal BI-Rate yang berada di level 5,76 persen. Menurut dia, jangan sampai kebijakan untuk mempertahankan stabilitas rupiah justru membebani masyarakat dan pelaku UMKM.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengapresiasi gagasan Sinergi Merah Putih yang ditawarkan Destry. Namun, semakin eratnya hubungan kebijakan fiskal dan moneter juga membawa tantangan tersendiri.
Hanif meminta, Destry memastikan batas antara sinergi dan independensi BI. Menurut dia, Gubernur BI yang kuat bukan hanya mampu bekerja sama dengan Pemerintah, tetapi juga tahu kapan harus menolak kebijakan Pemerintah. [BYU]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.