RM.id Rakyat Merdeka - Nasib proyek Ibu kota negara di Kalimantan Timur masih belum jelas; lanjut atau tidak. Saat ini, konsentrasi pemerintah masih fokus menangani wabah corona. Duit negara yang ada sekarang diarahkan ke sana. Bahkan untuk tahun 2021 juga, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak memberikan anggaran untuk proyek ibu kota. Bila tak didukung anggaran, pembangunan ibu kota baru itu bisa roboh sebelum dibangun.
Tidak adanya anggaran untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) bisa dilihat dalam RAPBN 2021. Dalam daftar belanja negara, tidak tercantum anggaran yang disiapkan negara untuk proyek IKN.
Sri Mulyani mengatakan, saat ini fokus pemerintah masih di sektor kesehatan dan ekonomi terkait dampak virus corona. Dia juga sudah melaporkan hal ini kepada Presiden. Meski tidak menutup kemungkinan perencanaan Ibu Kota Negara tetap dilakukan.
Baca juga : Pemerintah Fokus Urus Corona, Proyek Ibu Kota Baru Bisa Ditunda
“Kalau perencanaan, ya silakan saja perencanaan. Namun pengeluaran belanja IKN itu enggak ada, dan di 2021 tidak dicadangkan untuk itu. Karena fokus kita, saya sampaikan kepada Pak Presiden, ‘Ini masih pemulihan, Bapak’,” beber Sri Mulyani dalam acara Rosi di KompasTV, beberapa hari lalu.
Jangankan tahun depan, untuk 2020 ini saja, Menkeu belum mengalokasikan anggaran sepeser pun untuk Proyek IKN. Alokasi yang ada hanya pembangunan infrastruktur jalan melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR sendiri mengalami pemotongan anggaran hingga Rp 44,58 triliun. Dengan realokasi tersebut, Daftar Isian Paket Anggaran (DIPA) yang awalnya Rp 120,217 triliun menjadi hanya Rp 75,632 triliun.
Baca juga : Jokowi Anggarkan Rp 110 T Untuk Keringanan Tarif Setrum
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menerangkan, jika pemulihan bisa berlangsung cepat, pembangunan ibu kota baru bisa menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian. “Presiden bilang ditunda di situasi seperti ini. Moga-moga kalau pemulihan cepat, kita bisa saja membuat itu bagian dari pemulihan ekonomi. Namun, untuk saat ini tidak. Karena saat ini fokus kita kesehatan, membantu masyarakat dan dunia usaha untuk survive,” kata Sri Mulyani.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membenarkan, tahun ini tidak ada anggaran yang disetujui terkait kegiatan pembangunan di ibu kota baru. “Terkait ibu kota negara, saya kira bapak ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020. Tidak ada satu pun kegiatan terkait ibu kota baru tahun ini,” tuturnya.
Kata Basuki, payung hukum dan Undang-Undang terkait ibu kota baru memang belum ada. Sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikannya. “Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan. Misalnya, gagasan-gagasan bagaimana kalau memang ibu kota negara nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya,” cetusnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.