Sebelumnya
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, proyek KPBU Jalintim Sumsel ini merupakan terobosan dan pilot project dalam penyelenggaraan jalan non-tol di lingkungan Ditjen Bina Marga yang menggunakan Skema KPBU. “KPBU AP adalah proses pembelajaran sebagai upaya mencari alternatif skema pembiayaan. Kegiatan perdana ini diharapkan menjadi perhatian kita semua sehingga ke depannya dapat berjalan dengan lebih baik,” ujar Hedy.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan, dalam sambutannya yang disampaikan oleh Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur (PDPPI) Ditjen PPR Kementerian Keuangan, Brahmantio Isdijoso, menambahkan bahwa Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tetap konsisten untuk melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk preservasi Jalintim Sumsel ini, guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, Dirjen PPR menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini sedang fokus meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Baca juga : Dirlantas Tinjau Stasiun Juanda
Berdasarkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN), pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia dengan berfokus pada tiga infrastruktur utama, yaitu infrastruktur pemerataan pembangunan, infrastruktur pembangunan ekonomi, dan infrastruktur pembangunan perkotaan. “Namun, APBN kita hanya mampu membiayai sebagian saja dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sebesar Rp 6.421 triliun,” ucapnya.
Dirut PT PII M Wahid Sutopo mengatakan, penjaminan yang diberikan PT PII pada proyek ini merupakan salah satu fasilitas dari Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kelayakan dan kenyamanan investasi bagi investor dan perbankan. Dengan ditandatanganinya proyek ini, PT PII telah memberikan penjaminan pada 22 proyek KPBU. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang sangat baik dengan Kementerian PUPR selaku PJPK, dan tentunya dukungan dari Kementerian Keuangan.
Baca juga : KPK Telusuri Pengaturan Fee Proyek Oleh Bupati Kutim Cs
“Dengan skema KPBU dan penjaminan oleh PT PII, diharapkan proyek ini dapat terlaksana dan terjaga dengan baik sehingga dapat meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi antar wilayah khususnya di Lintas Timur Sumatera Selatan,” ujar Sutopo. [MRA]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.