RM.id Rakyat Merdeka - Pandemi Covid-19 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, juga ekonomi dunia. Semua negara terdampak. Termasuk, Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan angka output perekonomian atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode kuartal II-2020 negatif.
PDB Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ada dua hal yang menjadi fokus dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi, dengan memberikan stimulus ekonomi yang manfaatnya nyata dirasakan masyarakat. Misalnya untuk masyarakat miskin berupa program bantuan sosial, dan dukungan kepada UMKM berupa subsidi bunga dan kredit.
Baca juga : Asyik, Pekerja Gaji Di Bawah Rp 5 Juta Dapat Bantuan
Selanjutnya, juga dilakukan percepatan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek padat karya. Upaya percepatan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan upaya kesehatan dan membangun rasa aman di tengah pandemi ini.
Rasa aman dapat mendorong masyarakat tingkat menengah ke atas, untuk mulai berani membelanjakan uang atau tabungannya pada sektor-sektor produktif maupun investasi. Hal ini diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di Indonesia.
“Program pemulihan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah cukup banyak, dan saling berkesinambungan seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan non tunai, program keluarga harapan, hingga penyaluran kredit di sektor UMKM," kata Menteri BUMN Erick Thohir, yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam keterangannya, Kamis (6/8).
"Untuk itu, dibutuhkan waktu, data yang akurat serta koordinasi dengan banyak pihak untuk melakukan realisasi bantuan secara tepat. Percepatan realisasi program pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan prioritas utama pemerintah untuk kesehatan, dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam pandemi ini. Agar kesehatan pulih, dan ekonomi pun bangkit,” jelasnya.
Baca juga : Pekerja Pertamina Serahkan Bantuan Rp 847 Juta Untuk Korban Bencana Sulteng
Erick turut mengkonfirmasi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Rabu (5/8), yang menyebut stimulus selanjutnya dari pemerintah diwujudkan dalam bentuk bantuan gaji tambahan kepada pekerja dengan pendapatan tertentu. Dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Pemerintah telah memiliki program bantuan untuk rakyat miskin, dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja melalui Program Kartu Pra Kerja. Pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian, dan mendorong pemulihan ekonomi,” papar Erick.
Saat ini, program stimulus tersebut tengah difinalisasi, agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan pada September mendatang.
Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK), dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan. Atau setara dengan gaji di bawah Rp 5 juta per bulan.
Baca juga : Peneliti CIPS : Pajak Digital Ciptakan Rasa Keadilan
"Bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan ini akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja, untuk menghindari penyalahgunaan,” pungkas Erick. [HES]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.