Sebelumnya
Sekadar informasi, pemerintah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI. Dari jumlah tersebut ada 25 sektor usaha yang dibebaskan investor asing berinvestasi 100 persen. Relaksasi tersebut mendapat protes dari kalangan pelaku usaha. Sebab relaksasi memasuki sektor usaha yang selama ini dikerjakan UMKM. Sehingga dikhawatirkan akan membuat UMKM kalah bersaing.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga menepis relaksasi DNI mengancam UMKM. "Nggak ada sama sekali. Justru aturan memproteksi UMKM. Saya, apalagi Presiden pasti nggak mau UMKM dimasuki asing," kata Luhut.
Baca juga : Pemotor Lawan Arah Tetap Aja Marak Tuh...
Luhut menjelaskan, sektor-sektor yang dibuka untuk investasi asing adalah sektor-sektor yang selama ini tidak digarap oleh UMKM. Menurutnya, berdasarkan Kementerian Perindustrian, kriteria UMKM adalah industri yang memiliki nilai aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Untuk sektor tersebut mendapat perlindungan dari pemerintah. “Sektor yang bisa dimasuki asing adalah industri yang butuh modal di atas Rp 100 miliar. Misalnya bordir sekala besar. Jadi bukan usaha bordir biasa, salah itu,” cetus Luhut. Namun begitu, Luhut mengatakan, tidak menutup kemungkinan DNI direvisi bila ada kekeliruan. “Ada sih yang nggak bisa direvisi. Yang nggak bisa direvisi Cuma ktab suci. Tapi untuk sekarang sudah putus,” imbuhnya.
Susi Happy
Baca juga : Jokowi: Kebijakan Investasi Dievaluasi Secara Berkala
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti gembira relaksasi DNI tidak menyentuh wilayah kelautan. Hal tersebut, menurutnya, menunjukan Presiden Jokowi memiliki komitmen yang kuat menjaga sumber daya laut Indonesia untuk kepentingan dalam negeri. "Presiden betul-betul ingin komitmen, tidak memberikan investasi kapal asing masuk industri perikanan tangkap," ungkap Susi.
Pada kesempatan ini, Susi menyampaikan komitmennya untuk terus memberantas kapal ikan ilegal. Susi menyebutkan terhitung sejak Januari 2017 hingga Oktober 2018, unsur Satgas 115 telah menangkap setidaknya 633 kapal pelaku illegal fishing dengan komposisi 366 kapal ikan Indonesia dan 267 kapal ikan asing. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan operasi pembersihan rumpon ilegal, seperti sebanyak 60 rumpon di kawasan perairan Seram.
Susi menambahkan, pihaknya telah meningkatkan kerja sama dan advokasi dengan berbagai negara di dalam melakukan pemberantasan kejahatan perikanan lintas negara . [NOV]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.