Dark/Light Mode

Kapal Wilmar Diduduki Greenpeace

Apindo: Ekspor Sawit Kita Bisa Terancam

Senin, 19 November 2018 10:45 WIB
Aksi aktivis Greenpeace menduduki kapal Stolt Tenacity di perairan Teluk Cardiz, dekat Spanyol. (Foto: Twitter @ GreenpeaceID)
Aksi aktivis Greenpeace menduduki kapal Stolt Tenacity di perairan Teluk Cardiz, dekat Spanyol. (Foto: Twitter @ GreenpeaceID)

RM.id  Rakyat Merdeka - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah tegas terhadap aksi Greenpeace yang sudah meresahkan para pengusaha sawit. Apalagi, mereka sudah berani menduduki kapal yang membawa minyak sawit mentah alias Crude Palm Oil (CPO) untuk pasar ekspor. Jika dibiarkan, ekspor sawit terancam. Padahal, pemerintah sedang menggenjot ekspor untuk tekan defisit perdagangan.Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno, usai bertemu Komisaris Wilmar Indonesia MP Tumanggor di Jakarta, kemarin.

Pertemuan ini membahas ekspor sawit dan aksi Greenpeace yang menduduki kapal CPO Wilmar di perairan dekat Spanyol. Benny meminta, pemerintah turun tangan mengamankan kepentingan ekonomi nasional di pasar global, salah satunya komoditas sawit. Tindakan Greenpeace yang menuding minyak sawit kotor dan sudah berani menduduki kapal yang membawa CPO, merugikan image dan ekspor sawit Indonesia. “Negara harus berpihak kepada minyak sawit yang berada dalam ancaman Greenpeace. Karena selama ini, negara merasakan keuntungan dari penerimaan devisa negara,” kata Benny.

Baca juga : Hati-hati Terjerat Pinjaman Online!

Dijelaskan, komoditas sawit berkontribusi besar bagi devisa negara sebesar sumber devisa utama dengan capaian sebesar 22,97 miliar dolar AS atau Rp 318 triliun pada 2017. Dampak positifnya adalah neraca dagang nonmigas surplus sebesar 11,83 miliar dolar AS. Benny menyebutkan, kemampuan sawit untuk menutup defisit neraca perdagangan, sangatlah penting bagi pemerintah. Disinilah perlu keberpihakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk memberikan tindakan tegas kepada Greenpeace.

“Aksi Greenpeace terlalu lama dibiarkan. Akibatnya seperti sekarang, ekspor sawit dihambat masuk Eropa. Untuk itu, Indonesia bisa mengikuti kebijakan India yang membekukan Greenpeace,” ujarnya. Sementara MP Tumanggor belum mau berkomentar banyak. Dia bilang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Wilmar International di Singapura. “Kami koordinasi dulu dengan Singapura terkait aksi Greenpeace ini,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka.

Baca juga : Harga CPO Lagi Anjlok, Stop Dulu Pungutan Ekspor

Terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Rino Afrino mengatakan, pihaknya berencana menempuh upaya hukum kepada Greenpeace. Saat ini, pihaknya sedang berkonsultasi dengan tim hukum untuk menindaklanjuti upaya hukum tersebut. Selain itu, akan dikirimkan surat pelaporan terkait aksi Greenpace kepada Menteri Dalam Negeri serta Menteri Hukum dan HAM. “Kampanye Greenpeace sudah dalam tahap yang meresahkan petani. Apalagi, harga sedang jatuh seperti sekarang ini. Kami ingin pemerintah bisa tegas,” ujar Rino. Menurutnya, kampanye Greenpeace telah menghina martabat Indonesia melalui tuduhan minyak sawit kotor. Apalagi, tuduhan itu  belum dapat membuktikan apakah minyak sawit yang dihasilkan berasal dari pembabatan
lahan hutan, atau tidak.

Untuk diketahui, sebelumnya enam aktivis Greenpeace melakukan aksi di atas Kapal Stolt Tenacity di perairan Teluk Cadiz di dekat Spanyol. Kapal Stolt Tenacity membawa minyak Wilmar dari Indonesia menuju Eropa. Di atas kapal para aktivis Greenpeace berhasil membentangkan spanduk bertuliskan "Save our Rainforest dan Drop Dirty Palm Oil". Karena dianggap meresahkan, keenam aktivis tersebut diamankan. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.