RM.id Rakyat Merdeka - Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aksi afirmasi belanja produk dalam negeri (PDN) merupakan wujud nyata mengurangi belanja impor.
“Belanja pemerintah untuk PDN pada 2022 ditargetkan Rp 400 triliun,” kata Luhut pada Arahan Presiden kepada Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah dan Badan Usaha Milik Negara tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, di Grand Hyatt Nusa Dua, Bali, Jumat (25/3).
Dalam laporannya, angka ini akan ditingkatkan hingga Rp 500 triliun pada April dan harus selesai pada 31 Mei 2022. Sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi bisa terlihat pada tahun ini.
Sebelum hari ini, juga telah dilaksanakan kegiatan business matching pada tanggal 22-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali. Hasil kegiatan ini telah mencapai lebih dari Rp 204 triliun. Diharapkan dengan pelaksanaan satu minggu pada April mendatang di Jakarta, akan bisa mencapai Rp 400 triliun.
Baca juga : Menkominfo: Marketplace Harus Beri Ruang Produk Dalam Negeri!
“Dari hasil BPS, Bapak Presiden, kalau kita belanja Rp 400 triliun, tadi sudah sampaikan oleh Menteri Pariwisata, itu bisa 1,61 persen sampai 1,7 persen dan akan menciptakan hampir dua juta lapangan kerja untuk tambah di negeri ini,” ujarnya.
Menurut Luhut, aksi ini juga dinilai mampu menciptakan permintaan PDN, dan memperkuat suplai melalui peningkatan kapasitas pengembangan industri dan investasi baru. Selain itu juga mampu mengembangkan government marketplace sebagai pasar utama.
Luhut melanjutkan, untuk mendukung komitmen belanja pemerintah tersebut, telah dibentuk Tim P3DN yang saat ini sudah ada di 25 kementerian dan lembaga, 8 BUMN, dan 103 Pemda. Selanjutnya LKPP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan ekosistem digital belanja pemerintah.
“Ini diperlukan untuk mendukung percepatan penggunaan pembayaran non tunai melalui kartu kredit pemerintah dengan QRIS,” bebernya.
Baca juga : Raup Rp 214 T, Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Pecahkan Rekor MURI
Luhut menyampaikan dengan kartu kredit pemerintah itu akan mampu mengurangi cost kira-kira 20—30 persen.
“Jadi negeri ini, kita suka tidak suka, akan menjadi lebih efisien ke depan,” ungkapnya.
Dari segi suplai, Luhut melaporkan pada e-katalog sudah tayang 200 ribu produk dari sebelumnya di LKPP hanya ada sekitar 50 ribu produk. Luhut menargetkan mencapai 1 juta produk pada pada akhir tahun 2022.
Untuk mendukung ini Kemendagri, Kemenkeu, Kemenperin, BPS, LKPP perlu melakukan harmonisasi dan integrasi kode barang dan jasa pemerintah. Jadi semua terintegrasi dengan nanti kode yang sama.
Baca juga : Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Hasilkan Komitmen Rp 214,1 T Dalam 3 Hari
“Sehingga dengan demikian, seperti tadi Bapak lihat di tayangan tv, kita akan tahu berapa di tahun ini pemerintah butuh komputer dan seterusnya,” kata Luhut lagi. [DIT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.