RM.id Rakyat Merdeka - Polisi bergerak cepat menyelidiki kasus dugaan pungli pengurusan jenazah korban tsunami di RSUD dr. Drajat Prawiranegara, Serang, Banten. Polisi memanggil empat saksi. Namun, belum sampai menetapkan siapa tersangkanya.
Sejak awal pekan lalu, kasus pungli ini memanaskan dunia maya. Dimulai dari keluhan sejumlah keluarga korban yang harus membayar uang jutaan rupiah untuk memulangkan jenazah keluarganya yang ada di RSUD dr. Drajat Prawiranegara (RSDP), Serang, Banten. Tarifnya berbeda-beda. Dari mulai Rp 1 juta, sampai Rp 4 jutaan.
Baca juga : Penyu Sisik Ikut Jadi Korban Tsunami
Menindaklanjuti laporan ini, kemarin, penyidik Polres Serang Kota memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Ada empat saksi yang dipanggil. Mereka adalah pegawai di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (IKFM) RSUD Serang. BD sebagai kepala forensik, BY sopir ambulans, serta FT dan AR sebagai anggota forensik rumah sakit.
Kapolres Kota Serang, AKBP Firman Affandi mengatakan, keempat orang tersebut masih berstatus saksi. Ditanya mengenai potensi naik status untuk proses penyidikan, AKBP Firman mengaku akan melihat setelah dilakukan proses gelar perkara. "Siang ini kami gelar perkara. Nanti setelah itu kami akan lihat perkara tersebut naik ke tahap penyidikan atau tidak," kata Firman lewat sambungan telepon, Kamis (27/12).
Baca juga : Menteri Rini Berikan Penghormatan Terakhir Untuk Pegawai PLN Korban Tsunami Selat Sunda
Firman melanjutkan, polisi mendalami kasus ini ke penyelidikan dan sedang mencari apakah pungutan untuk korban tsunami ini juga terjadi pada korban lain. Penyelidikan dilakukan atas adanya dugaan pungutan pengambilan jenazah korban sebesar Rp 3,9 juta. "Kalau memang ada ke korban lain, akan kita dalami lagi. Kita klarifikasi betul, kalau memang ada sudah bisa dinaikan ke penyidikan," ujarnya.
Terpisah, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah membantah adanya pungutan yang dilakukan RSDP. Bantahan dilontarkan setelah Ratu Tatu memanggil jajaran direksi dan manajemen RSDP. Ia bahkan mendatangi RSDP untuk mengecek langsung situasi dan berbagai dokumen di RSDP, keesokan harinya. "Saya juga mengecek ke bagian keuangan rumah sakit, pungli itu tidak ada. Tidak dilakukan manajemen RSDP," kata Tatu dalam keterangan tertulis, Kamis (27/12).
Baca juga : Presiden Pastikan Penanganan Pasca Bencana Tsunami Berjalan Baik
Ratu Tatu menegaskan, sejak awal sudah memerintahkan direksi RSDP dan puskesmas di Kabupaten Serang menggratiskan pelayanan kesehatan bagi semua korban bencana tsunami. Baik yang datang dari Kabupaten Serang maupun Pandeglang. Terkait bukti kuitansi pembayaran dari keluarga korban, Ratu Tatu memastikan itu bukan kuitansi resmi dari manajemen RSDP. Ia pun mempersilakan polisi melakukan penyelidikan. "Jadi, silakan diusut tuntas, jika ada oknum yang melakukan pungli," tegasnya. [BCG]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.