RM.id Rakyat Merdeka - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya menguatkan manajemen risiko bencana alam di Indonesia. Hal ini merupakan instruksi dari Presiden Jokowi kepada TNI, Polri dan seluruh stakeholder terkait lainnya.
Hal tersebut disampaikan Sigit saat menjadi salah satu Pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, kemarin.
“Harapan Pak Presiden, kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat climate change (perubahan iklim),” kata Sigit, awal pemaparan materinya.
Manajemen risiko menjadi penting lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki historis bencana alam yang cukup besar. Seperti, tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Baca juga : Di Rakornas BNPB, Kapolri Bicara Langkah Konkret Manajemen Risiko Bencana
Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia salah satunya disebabkan pergeseran sesar di wilayah tertentu. Seperti, sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen.
Tak hanya itu, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina.
“Yang paling penting bagaimana upaya kita melakukan persiapan. Sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin,” tutur eks Kabareskrim Polri ini.
Sigit mengungkapkan, seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumus yang dikeluarkan oleh UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), untuk mengurangi potensi dampak bencana alam.
Baca juga : Kader Hanura Rapatkan Barisan, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024
Yakni, risiko (risk) sama dengan hazard atau ancaman bencana dan dikalikan vulnerability atau kerentanan masyarakat. Kemudian dibagi capacity atau kemampuan mengatasi bencana.
“Artinya, kalau kerentanan masyarakat bisa kita perkecil dan capacity bisa ditingkatkan, maka risiko terjadi akibat dampak bencana bisa kita kurangi,” beber Sigit.
Karena itu, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya.
“Kita bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden terkait kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana,” papar mantan Kapolda Banten ini.
Baca juga : Ganjar Dorong Upaya Peningkatan Antisipasi Dan Penanggulangan Bencana Daerah
Sejak awal, Polri telah memasukkan kebijakan penanganan bencana alam ke dalam strategi konsep transformasi menuju Polri yang Presisi, yang dituangkan dalam, transformasi operasional.
Sigit menginstruksikan seluruh jajarannya terus melakukan upaya-upaya manajemen risiko bencana alam.
Mulai dari pencegahan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi, memberikan panduan, quick response bersama stakeholder terkait.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.