Sebelumnya
Hal itu, juga sudah dilakukan di desa yang terkena bencana di Lombok dan Palu. Dana itu sangat efektif, karena dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga lain. Menurut dia, untuk rehabilitasi dan rekontruksi, kata dia, tidak hanya dari Kemendes PDTT saja, tetapi juga dari kementerian lain.
Baca juga : Presiden Jokowi Tinjau Korban Tsunami Selat Sunda Di Lampung
“Tentunya kementerian lain membantu, seperti kementerian PUPR, BUMN, ESDM, TNI, Polri dan lembaga lainnya. Hal sama juga pernah kami lakukan di Lombok dan Palu,” ujar Eko.
Meski terkena bencana, Eko menyebut, tidak ada penambahan anggaran khusus bagi desa yang terkena bencana.
“Tidak ada penambahan. Dana desanya sama. Alokasinya pembangunan saat rekonstruksi Juha dari kementerian teknis lain seperti PUPR, Kemendikbud, Kemenkes, tergantung apa yang perlu diperbaiki,” jelasnya.
Baca juga : Cegah Penyakit Potensi KLB, Menkes Siap Gelar Edukasi Kesehatan
Eko menjelaskan, beberapa desa di Pandeglang, yang terkena bencana memiliki Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades). Tapi, akibat bencana tsunami Selat Sunda, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), di daerah bencana harus dimulai dari awal lagi. Dia memberi contoh desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah yang terdapat 174 desa, namun sekitar 130-an desa di daerah itu terkena bencana. Kabupaten Sigi merupakan salah satu model dari Prukades bersama dengan Kabupaten Pandeglang, Halmahera Barat, dan juga Sumba Timur. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.