Sebelumnya
“Anggaran 2024 itu Rp 2,1 triliun. Realisasinya sudah 48,6 persen. Dan di luar 48,6 persen ada 16,7 persen yang diblokir,” jelas Suharso, di depan Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (13/6/2024).
Selain itu, ada pula anggaran yang masih diblokir senilai Rp 210 miliar untuk peningkatan ekosistem kedirgantaraan melalui pengembangan pesawat N219 Amphibi. Anggaran ini akan dikembalikan kepada Kemenkeu untuk dilaksanakan oleh kementerian teknis sebesar Rp 53,2 miliar.
Oleh sebab itu, Suharso meminta dukungan Komisi XI DPR untuk menambah anggaran kementeriannya tahun 2025 sebesar Rp 804,47 miliar, dari pagu indikatif yang dipatok dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebesar Rp 1,97 triliun.
Baca juga : Jokowi Ingin Koalisi Selalu Satu Suara
Bagaimana tanggapan Sri Mul terkait protes rekan-rekannya di kabinet? Sri Mul mengatakan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi sumber operasional kementerian/lembaga harus dilakukan dengan hati-hati. Hal ini demi menjaga keberlangsungan pembangunan jangka panjang.
“Jangan sampai mengakomodasi begitu banyak persoalan, terus APBN-nya juga dipaksa melakukan yang di luar kemampuannya. Sehingga APBN menjadi jebol sendiri,” tegas Sri Mul.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira membela Sri Mul. Kata dia, Sri Mul sudah melakukan fungsinya sebagai rem dari sisi anggaran. Ia menilai, Sri Mul khawatir jika anggaran dinaikkan tahun depan bisa membuat kepercayaan investor, terutama pemegang surat utang pemerintah itu akan turun.
Baca juga : Istana Sibuk Urus Judol
Apalagi tahun depan ada kebutuhan utang jatuh tempo harus dibayar Rp 800 triliun.
“Tentunya dengan penerbitan utang baru jadi harus menjaga ekspektasi dari pasar keuangan,” ulas Bhima, saat dihubungi, Kamis (13/6/2024).
Bhima mengatakan, pemotongan itu membuka ruang fiskal, khususnya untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran. Seperti makan bergizi gratis. Mengingat, program ini membutuhkan dana yang tidak sedikit.
Baca juga : Anies Tak Merasa Turun Kelas
“Jadi harus ada kementerian/lembaga yang berkorban dalam proses transisi itu. Juga dari sisi kebutuhan anggaran subsidi energi, bansos. Ini menimbulkan kekhawatiran terjadi pelebaran defisit di atas 3 persen dari PDB,” pungkasnya. MEN/BYU
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Jumat, 14 Juni 2024 dengan judul Anggarannya Dipotong Dan Dibekukan, Para Menteri Protes Ke Sri Mul
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.