Program Studinya Banyak, Integrasikan Saja Ke PTN

RM.id  Rakyat Merdeka - Senayan mendorong agar sekolah-sekolah kedinasan di banyak kementerian/lembaga diintegrasikan ke perguruan tinggi negeri. Langkah ini penting menyusul tingginya kesenjangan anggaran untuk sekolah kedinasan dengan perguruan tinggi negeri.

Anggota Komisi X DPR Nuroji mengatakan, 20 persen anggaran untuk pendidikan, yakni Rp 700 triliun itu memang banyak tersebar di kementerian/lembaga. Untuk tahun anggaran 2025 saja, Kementerian Pendidikan, Kebu­dayaan, Riset dan Teknologi (Ke­mendikbudristek) hanya mendapat alokasi Rp 83 triliun lebih.

“Jadi ya memang masih segi­tu-gitu aja. Artinya masih banyak anggaran yang belum dipenuhi. Apalagi kita mengharapkan ada kuliah gratis (bagi mahasiswa tidak mampu), tambah beasiswa, segala macam, jadi masih perlu diperjuangkan,” kata Nuroji di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Baca juga : Damkar Pakai Air Got Untuk Padamkan Api

Situasi ini, lanjut dia, kontras dengan dukungan anggaran untuk sekolah kedinasan di berb­agai kementerian/lembaga yang jumlahnya sangat besar.

Berdasarkan laporan KPK, negara menghabiskan sekitar Rp 32 triliun untuk kampus-kampus kedinasan yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Sementara untuk perguruan tinggi negeri yang tersebar di seluruh Indonesia hanya mendapatkan Rp 7 triliun.

“Mewah sekali sekolah ke­dinasan ini. Ada asrama, ada seragam, uang saku, sementara anak UI (Universitas Indonesia) atau anak IPB (Institut Pertanian Bogor) bayar kos sendiri. Nggak ada seragam juga. Akhirnya yang mestinya bisa untuk bea­siswa ke mahasiswa, jadi buat beli baju dinas di sana,” katanya.

Baca juga : Der Panzer Sesumbar Akhiri Puasa Gelar

Menurutnya, kalau KPK me­nyebut ada kesenjangan yang sangat besar antara sekolah kedi­nasan dengan kampus perguruan tinggi negeri, bukanlah hal yang mengagetkan. Karena, dia su­dah mengkritisi persoalan dana kemewahan di sekolah-sekolah kedinasan yang sebenarnya hanyalah pemborosan.

“Sebelum KPK sampaikan analisisnya, saya sudah pernah mengingatkan, kenapa nggak di­integrasikan saja sekolah-sekolah kedinasan ini dalam Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti) Ke­mendikbudristek, sehingga nanti angka-angkanya sama,” sarannya.

Nuroji mengatakan, minimnya anggaran di Kemendikbudristek untuk memaksimalkan fungsi pendidikan karena anggaran­nya banyak disebar ke berbagai kementerian/lembaga dengan alasan sama, untuk pendidikan. Padahal sesungguhnya, program studi pendidikan di sana, belum tentu juga dibutuhkan.

Baca juga : Alcaraz Dan Nadal Siap Tempur

“Karena ada juga pendidikan kedinasan itu di perguruan tinggi negeri. Kayak Sekolah Tinggi Ilmu Statistik gitu, itu kan di perguruan tinggi negeri banyak jurusan ilmu statistik. Kemudian STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), juga banyak kok pro­gram studi akuntansi. Tapi kenapa bikin akademi sendiri?” herannya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.