RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto membuka Rapat Koordinasi (Rakor) tentang Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan
Dalam rapat tersebut, Menko Polhukam meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Hal ini mutlak dilakukan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait .
“Stabilitas politik, hukum, dan keamanan sangat penting dan mutlak untuk kita jaga bersama, karena situasi dan kondisi stabilitas Polhukam akan sangat mempengaruhi pada tahapan Pilkada,” jelas Menko Hadi dalam pidatonya, Rabu (26/6).
Baca juga : Gobel Dan Menko Polhukam Bahas Gelar Pahlawan Nasional Untuk HB Jassin
Ia mengatakan, bahwa meningkatnya suhu politik selama tahapan Pilkada jika tidak dikelola dengan baik, dapat berpotensi memicu terjadinya gangguan keamanan yang dapat mengganggu tahapan Pilkada Serentak.
“Hal ini juga yang membuktikan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pilkada bukan hanya menjadi tanggung Jawab Penyelenggara Pilkada saja, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama,” terangnya.
Untuk mengoptimalkan sinergitas dan koordinasi khususnya dalam mengawal dan menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polhukam telah membentuk Desk Koordinasi Pemilu dan Pilkada yang di dalamnya terdapat 19 K/L yang memiliki keterkaitan tugas dalam hal kesiapan penyelenggaraan, keamanan, penanganan pelanggaran, dan sosialisasi terkait tahapan Pilkada.
Baca juga : Pilkada Jakarta Zigzag
Menko Polhukam menegaskan, bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam fasilitasi Pilkada, dan perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai elemen pemerintah yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada.
Selain itu, lanjut Hadi, untuk mencegah timbulnya konflik di Pilkada, TNI, Polri dan ASN harus tetap bersikap netral dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
“Netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat,” pungkasnya.
Baca juga : Unggul Di Survei JJI, Elektabilitas Faida Di Pilkada Jember Makin Moncer
Rakor tersebut dihadiri Mendagri, Tito Karnavian, Ketua KPU, Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh serta Pj gubernur dan bupati wali kota dan jajaran TNI dan Polri.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.