RM.id Rakyat Merdeka - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menggandeng 30 Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia dalam penandatanganan dokumen pinjam pakai lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI yang belum terselesaikan.
Ke 30 Pemda tersebut yakni Kabupaten Paniai, Deiyai, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Melawi, Nunukan, Lamandau, Nias Barat, Kaimana, Boven Digoel, Tambrauw, Sorong, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Kupang, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Alor, Buru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Puncak Jaya, Sorong Selatan, Jayawijaya, Raja Ampat, Seram Bagian Timur, Manokwari, Maluku Tengah, Donggala, dan Buol.
Penandatanganan dokumen ini dilakukan serentak dan langsung disaksikan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar di Jasmine Hall, Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/7/2024).
Acara penandatanganan yang diselenggarakan Direktorat Layanan TI untuk Masyarakat dan Pemerintah BAKTI ini sebagai langkah penting memastikan setiap titik pembangunan BTS dapat dilakukan tanpa hambatan.
Baca juga : Perubahan Nama dan Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Menjadi DPA
Dalam proses ini, berbagai isu terkait lahan, seperti kepemilikan dan lingkungan, harus diatasi dengan cermat dan kolaboratif.
Pada kesempatan ini, 30 pemerintah daerah bersama-sama berkomitmen untuk membantu pekerjaan BAKTI yang divalidasi melalui dokumen pinjam pakai lahan yang telah disiapkan.
"Membangun BTS berbeda dengan akses internet. Untuk membangun BTS kita memerlukan lahan sehingga ada perjanjian ini. Berbeda dengan akses internet, yang tidak memerlukan lahan, tetapi kami butuh konfirmasi bahwa yang dibangun adalah wilayah yang tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband dan harus ada listrik," ungkap Fadhilah.
Oleh sebab itu, Fadhilah meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk membantu BAKTI dalam pengajuan lokasi pembangunan, harus yang valid. Karena membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.
Baca juga : Putu Rudana Minta Pemerintah Perhatikan Lembaga Pendidikan Seni Budaya
"Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dan dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun," sambung Fadhilah.
Meskipun ada relokasi, Fadhilah memastikan, jangan sampai ada kantor-kantor utama yang belum teraliri internet. Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan Remote Terminal Ground Segment (RTGS) SATRIA-1.
Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif. BAKTI Kominfo mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran.
"Pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi," tuturnya.
Baca juga : Warga Cilincing Yakin Anies Berantas Judol Dan Pinjol Di Jakarta
Adanya kerja sama yang erat antara pemerintah kabupaten dan kota, BAKTI berhasil membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site.
Untuk informasi, BAKTI Kominfo merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
BAKTI Kominfo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan BAKTI Kominfo dipimpin oleh Direktur Utama. BAKTI Kominfo mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.