Sebelumnya
Terobosan yang Bapak lakukan bersama tim dan kementerian sehingga ekonomi Indonesia tetap tumbuh saat pandemi, sangat spektakular. Haris diakui, ini adalah salah satu output terbaik, bahkan terbaik di ASEAN. Bisa Bapak ceritakan terobosan dan langkah cepat yang Bapak ambil?
Selama lima tahun ini, kita menghadapi situasi yang luar biasa, seperti perang di Ukraina dan perubahan iklim. Namun, yang baik adalah kita bisa mengantisipasi dengan cepat, berkat kerja sama yang solid antara kementerian, lembaga, dan sektor ekonomi, termasuk dengan Bank Indonesia.
Saat pandemi Covid-19 melanda, kita membuat Perppu No. 1 tahun 2020Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang memungkinkan APBN kita berfungsi sebagai penyangga di tengah ketidakpastian global. Langkah ini juga memberi ruang untuk menyesuaikan defisit anggaran dan rasio utang pada masa itu.
Alhamdulillah, setiap tahun kita menyediakan bantalan sebesar Rp 600 triliun untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19. Bantuan sosial kepada masyarakat juga kita berikan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, subsidi upah, dan bantuan untuk pedagang kaki lima serta nelayan.
Baca juga : Budi Arie Gaet 6 Platform Digital
Selain itu, kita memperkuat BUMN yang krusial dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Berkat langkah-langkah ini, kita berhasil menjaga daya beli masyarakat dan kesehatan publik selama pandemi, sekaligus memberikan stimulus agar ekonomi tetap tumbuh.
Setelah situasi stabil, kita kembali ke kondisi normal dengan menurunkan defisit anggaran di bawah 3 persen dan menjaga rasio utang di bawah 40 persen. Selain itu, kita juga memastikan agar konsumsi energi tetap terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, kebijakan apalagi yang diambil saat Pandemi?
Selain penanganan langsung terhadap pandemi, pemerintah juga melakukan reformasi struktural melalui Omnibus Law seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian dilanjutkan dengan Omnibus Law di sektor keuangan, termasuk mengenai hubungan pusat dan daerah. Ini adalah bagian dari langkah-langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat sektor riil.
Baca juga : PAN Berharap Dapat Jatah Kursi Menteri
Selama pandemi, pemerintah juga menangani inflasi, terutama pada volatile food (bahan pangan yang harganya fluktuatif). Penanganannya dilakukan dengan sangat ketat, mirip seperti penanganan Covid-19. Setiap minggu, harga volatile food dipantau, dan jika ada daerah yang mengalami lonjakan harga, pemerintah memberikan subsidi transportasi untuk mengurangi beban harga di daerah tersebut. Dengan kerja sama antara pusat, daerah, dan sektor produksi pangan, inflasi makanan dapat dijaga.
Indonesia juga membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang melibatkan Menko Perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Mendagri, dan seluruh gubernur. Dengan langkah ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menjaga inflasi selama pandemi, berbeda dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Eropa yang inflasinya melonjak hingga 8 persen karena hanya mengandalkan kenaikan suku bunga sebagai kebijakan utama.
Capaian lain yang signifikan termasuk pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari Rp 10 ribu triliun pada 2014 menjadi Rp 20 ribu triliun pada 2024. Cadangan devisa juga naik dari 100 miliar dolar AS menjadi 150 miliar dolar AS. Inflasi yang dulu mencapai 8 persen, kini turun menjadi 2,1 persen, dan suku bunga kredit yang sebelumnya di kisaran 12-14 persen kini sudah berada di angka satu digit.
Langkah-langkah ini membuat Indonesia semakin sejalan dengan negara-negara berkembang lainnya, dengan ekonomi yang kuat secara fundamental. Tingkat pengangguran terbuka juga berhasil ditekan hingga di bawah 5 persen, yakni 4,82 persen, dengan jumlah pekerja yang mencapai 143 juta orang, menunjukkan lebih banyak orang yang kini bekerja.
Baca juga : RK Siap, Pramono Juga Siap
Melihat ekonomi terus tumbuh di atas 5 persen, bagaimana kita bisa memastikan bahwa ekonomi di tingkat bawah tumbuh lebih cepat dan tinggi? Insentif apa yang akan diberikan? Apakah akan mengikuti model insentif seperti saat Pemulihan Ekonomi Nasional, atau ada bentuk lain?
Pertama, salah satu program yang harus kita lanjutkan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Saat pandemi, kita bisa memberikan KUR hingga Rp 320 triliun. Sekarang, dalam kondisi normal, jumlahnya sekitar Rp 270 triliun dengan bunga 6 persen. Ini sangat membantu, di mana secara kumulatif hampir 3 juta masyarakat sudah menikmati manfaat KUR. Setiap tahun, kita bisa menambah 1 hingga 1,5 juta orang yang bisa mengakses KUR, yang memang sangat pas untuk target kelas menengah ke bawah.
Kedua, fokus kita adalah pada kelas menengah. Kelas menengah ini memiliki daya beli antara Rp 2 juta hingga Rp 9 juta per bulan. Khususnya, untuk kelas menengah yang penghasilannya antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, kita melihat bahwa setelah kebutuhan makan, pengeluaran terbesar mereka ada di sektor perumahan, terutama bagi pembeli rumah pertama (first buyer).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.