RM.id Rakyat Merdeka - Pelaksanaan pemilu serentak tinggal 87 hari lagi. Namun perekaman e-KTP masih bermasalah. Sebanyak 5,3 juta di wilayah Indonesia Timur belum selesai direkam. Jika lima juta penduduk itu tak bisa mencoblos, bisa merugikan pasangan capres dan caleg.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Hadi Prabowo mengatakan, saat ini sudah sebanyak 97,21 persen data para pemilih yang sudah tercatat oleh Kemendagri. Sedangkan 5,3 juta penduduk yang belum terekam e-KTP berasal dari Indonesia timur yaitu, Sulawesi Barat (77,8 persen), Maluku (79,95 persen), Maluku Utara (79,44), kemudian di Papua Barat itu mencapai (64,18 persen) dan Papua (37,98 persen).
Hadi menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kelima provinsi tersebut, masih belum mencapai angka 85 persen. Salah satunya, mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM), sampai kondisi geografis.
Karena itu, Kemendagri mengirim tim yang terdiri atas 138 orang ke lima provinsi untuk percepatan perekaman e-KTP. Mereka berasal dari enam provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DIYogyakarta, dan Kalimantan Selatan.
Baca juga : Kemendagri Klaim Perekaman E-KTP Tembus 97 Persen
Hadi berpesan kepada tim agar tidak menolak keinginan warga dari wilayah domisi lain yang sedang tinggal di lima provinsi tersebut, untuk perekaman e-KTP.
“Jika ada penduduk ingin mendaftarkan diri, jangan sampai ditolak. Kita harus mengakomodasi sehingga target yang dicanangkan bisa diselesaikan,” kata Hadi saat acara Pelepasan Tim Gabungan Pusat dan Daerah Dalam Rangka Jemput Bola Perekaman KTP-elektronik di Kantor Ditjen Dukcapil, Jakarta, kemarin
Selain mengirim tim, Hadi menjelaskan, Kemendagri juga memperkuat layanan lain seperti perekaman e- KTP untuk warga di panti jompo, rumah sakit hingga lembaga pemasyarakatan.
Di tempat sama, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, 138 relawan itu akan disebar ke 86 titik layanan di 26 kabupaten/kota pada lima provinsi tersebut.
Baca juga : Terus Meningkat, Cadangan Devisa Indonesia
Mereka dilengkapi dengan 42 set alat-alat pendukung perekaman e-KTP yang akan bertugas selama 14 hari.
Ia menjelaskan, para relawan bertugas mendata warga negara yang memenuhi syarat memiliki e- KTP, yakni berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah.
Setelah pendataan selesai, menurut dia, petugas akan melakukan proses pencetakan e-KTP yang membutuhkan waktu 30 menit hingga satu jam. “Jadi setelah dicetak akan langsung dibagikan,” kata Zudan.
Zudan juga memastikan pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat keamanan, baik Polri dan TNI untuk memastikan perekaman berlangsung dengan aman. Sebabnya, Papua dan Papua Barat merupakan daerah rawan konflik.
Baca juga : KPK Turut Periksa Asisten Pribadi Menpora
Di dua provinsi itu sering kali terjadi kontak senjata antara TNI-Polri dan kelompok bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Bahkan, mereka tak segan untuk membunuh orang yang dianggap menghalangi niatnya.
“Untuk Papua, Papua Barat, dan secara umum lima provinsi ini kami sudah koordinasi dengan daerah dan aparat keamanan untuk wilayah yang sulit dijangkau atau ada potensi gangguan keamanannya,” jelasnya.
Selain itu, ia meminta agar tim di lima provinsi tersebut mempercepat pencetakan dan pembagian e-KTP ke masyarakat yang sudah direkam. [DIR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.