RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan harapan masyarakat Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi, terkait kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.
Kriteria istitha’ah (kemampuan) haji, kata Menag, sebaiknya ditentukan berdasarkan kondisi kesehatan. Bukan faktor usia.
Untuk diketahui, pemerintah Arab Saudi berencana menetapkan batas usia maksimal jemaah haji 90 tahun. Kebijakan ini kabarnya juga akan disertai pembatasan persentase jemaah lansia berusia 70 hingga 80 tahun ke atas.
"Kami minta supaya kriteria pokok untuk bisa berhaji adalah istitha'ah dari segi kesehatan, bukan dari segi umur," ujar Menag dalam pertemuan dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi, Fahad Abdulrahman Al-Jalajel di Rumah Dinas Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Baca juga : Abraham: Penembakan WNI Bukti Nyawa PMI Tak Ada Harganya Di Mata Malaysia
Menag menambahkan, banyak jemaah haji Indonesia yang sudah berusia lanjut, tapi masih memiliki kondisi fisik yang prima dan mampu menjalankan ibadah haji dengan baik.
"Di Indonesia, ada orang yang usianya lebih dari 90 tahun, tapi masih sangat kuat. Ada juga yang kurang dari 90 tahun, tapi sudah lemah. Maka itu, saya memohon kepada Menteri Kesehatan Arab Saudi, agar menjadikan kemampuan fisik sebagai patokan. Bukan umur," papar Menag.
Jika memang ada perubahan aturan terkait batasan usia jemaah haji, pemerintah Arab Saudi diharapkan memberikan waktu satu tahun bagi Indonesia, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
Hal ini penting dilakukan, agar calon jemaah bisa memahami aturan baru dan mempersiapkan diri dengan baik.
Baca juga : Antara Bahasa Negara Dan Bahasa Agama
"Kalau ada perubahan umur, misalnya penetapan usia tertentu, mohon kami diberi waktu satu tahun untuk melakukan sosialisasi. Kalau mendadak, nanti kami agak kesulitan melakukan sosialisasi," pintanya.
Petugas Haji Ditambah
Dalam kesempatan tersebut, Menag juga meminta agar jumlah petugas haji Indonesia ditambah menjadi 4.000 orang, sama seperti tahun sebelumnya.
Sebab, kehadiran petugas haji dari Indonesia sangat penting untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi jemaah.
"Kami memohon agar pendampingan atau petugas haji kami ditambah. Bukan hanya 2.000, tetapi dijadikan 4.000, sama seperti tahun lalu. Supaya kami lebih mudah melayani masyarakat kami sendiri. Karena kami bisa mengerti bahasa lokal mereka, bahasa daerah mereka," beber Menag.
Baca juga : Masyarakat Bisa Bertanya Langsung Ke Cagub-Cawagub
Menurutnya, keberadaan petugas Indonesia juga akan membantu meringankan tugas pemerintah Arab Saudi dalam mengelola jemaah. Dengan memahami kondisi jemaah asal Indonesia, petugas dapat bertindak lebih cepat dan tepat dalam menangani berbagai kebutuhan di lapangan.
"Jadi sebetulnya, keberadaan petugas kami di sana itu juga untuk membantu pemerintah Saudi Arabia, supaya tidak merepotkan para petugas setempat. Karena kami lebih tahu problemnya masyarakat kami, ketimbang mungkin petugas Arab Saudi," tutur Menag.
Menag berharap, aspirasi dari Indonesia dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Arab Saudi demi kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah, khususnya dari Indonesia.
Pertemuan ini juga dihadiri Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Bunyamin Yafid.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.