BREAKING NEWS
 

Wawancara Khusus Dengan Menteri Kelautan Dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono

1.000 Kampung Merah Putih, Agar Nelayan Naik Kelas

Reporter : BAMBANG TRISMAWAN
Editor : RATNA SUSILOWATI
Rabu, 21 Mei 2025 08:05 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Sakti Wahyu Trenggono di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (19/5/25). (Foto: Khairizal Anwar/RM)

 Sebelumnya 
Bagaimana pengembangan perikanan kelautan di Pantai Selatan?

Di wilayah selatan Indonesia, ada beberapa lokasi yang sangat bagus untuk budidaya udang. Kita sudah punya modelnya di Kebumen. Dari sekitar 100 hektar, yang saat ini sudah kita bangun sekitar 61 hektar. Model ini cukup berhasil. Kulon Progo sudah mencontoh model dari Kebumen itu. Salah satu perhatian utama di sana adalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang harus dikerjakan karena menjadi concern Bapak Presiden.

Mengenai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Bisa dijelaskan lebih rinci tergetnya?

Terkait Kampung Nelayan Merah Putih, tahun ini kami targetkan bisa menyelesaikan 100 kampung. Kalau ini tuntas, kita bisa lanjut ke target 1.000 kampung berikutnya. Kami ingin ini nanti diresmikan Presiden, agar publik tahu. Bayangkan, sudah 79 tahun masyarakat pesisir hidup dalam kemiskinan. Padahal 80 persen dari mereka menggantungkan hidup dari laut. Kalau kita ubah sarana dan prasarana produksinya, saya yakin ini akan membawa perubahan yang signifikan.

Kalau boleh tahu lokasi proyek Kampung Nelayan Merah Putih tahap awal akan ada di mana saja dan bagaimana indikator keberhasilannya?

Baca juga : Begini Cara Anak Muda Mengkomunikasikan Geothermal

Untuk 100 kampung pertama, kita dorong pembangunannya di beberapa titik, seperti di Lampung, Kepulauan Riau, dan wilayah timur Indonesia.

Tentu ada indikator keber­hasilan atau KPI-nya. Misal­nya, salah satu modelnya ada di Desa Samber-Binyeri, Dis­trik Yendidori, Papua. Lokasinya berjarak sekitar 40 menit perjalanan darat dari Ban­dara Utara Internasional Frans Kaisiepo Biak. Produktivitas menjadi ukuran utama. Kalau dulu hasil tangkapan rendah karena sarana prasarana tidak memadai, sekarang dengan fasilitas yang tersedia, hasilnya meningkat.

Contoh lain di Biak. Sebelum dibangun, fasilitasnya sangat minim dan alakadarnya. Setelah dibangun fasilitasnya lengkap. Ada pabrik es, balai pelatihan, gudang beku (cold storage), bengkel, kios persediaan, sentra kuliner, TPI (Tempat Pelelangan Ikan), area docking, kantor, dan selter cold box. Investasinya kira-kira Rp22 miliar per kam­pung. Kalau untuk 100 kampung, berarti sekitar 2,2 triliun.

Apa dampak nyata yang dirasakan warga setelah kam­pungnya direvitalisasi menjadi modern?

Model ini mengubah wajah kampung nelayan. Dulu, tempat­nya kumuh, amis, dan bau. Seka­rang jadi bersih, rapi, bahkan jadi lokasi wisata kuliner. Ikan segar, tempatnya bagus. Ada juga yang bisa dipakai untuk acara seperti foto pernikahan. Di Biak misalnya, produksi dan pengiriman ikan sekarang sudah terukur. Dalam setahun, ada 8 kali pengiriman, totalnya 121 ton. Ini perubahan yang signifikan dibanding dulu yang tidak terdata.

Baca juga : Bonnie Triyana: Mereka Menolak Istilah Sejarah Resmi

Dalam satu bulan saja, bisa mengirim 14,5 ton dan 13,6 ton, atau total 28 ton. Padahal, satu kampung itu hanya dihuni kurang dari 2.000 keluarga, dan 85 persen warganya menggan­tungkan hidup dari laut.

Bayangkan, ada perputaran uang sekitar Rp1,5 miliar hanya dari satu titik. Daya beli ma­syarakat otomatis naik. Dulu tidak seperti ini. Dulu, mereka jualan pakai motor ke pasar, kualitas ikan sudah jelek, ikan enggak segar. Sekarang, lang­sung masuk ke kontainer-kon­tainer berkapasitas 10 ton yang kami sediakan.

Bagaimana skema pembiayaannya? Apakah swasta juga akan dilibatkan?

Untuk saat ini, pembiayaan kampung nelayan modern ma­sih menggunakan dana negara, sesuai instruksi Presiden. Tapi tetap dalam konteks investasi. Artinya, yang dibangun, dike­lola oleh koperasi. Setiap hasil produksi akan menghasilkan keuntungan, dan sebagian dari keuntungan itu digunakan untuk pengembalian investasi.

Kalau semuanya cuma di­kasih begitu saja, pasti tidak ada pertanggungjawabannya. Tapi kalau berbentuk investasi, masyarakat diajak ikut bertanggung jawab dan bekerja keras.

Baca juga : La Tinro La Tunrung: Kalau Ada Yang Salah, Diperbaiki Dan Diluruskan

Apakah Pemerintah ikut melakukan pendampingan manajemen koperasinya?

Pemerintah melakukan pendampingan manajemen ko­perasi. Kita akan melibatkan Kementerian Koperasi. Selain itu, kita punya tenaga penyuluh yang akan diterjunkan untuk membimbing dan membantu pengelolaan. Kita juga berupaya melibatkan dunia perbankan agar koperasi bisa bank-able. Jadi meskipun infrastruktur dibangun pemerintah, kon­sepnya tetap ada pengembalian, bukan hibah.

Kalau program 1.000 Kam­pung Nelayan itu benar-benar terwujud, kira-kira berapa persen terjadi peningkatan produktivitas nelayan? Dan bagaimana dampaknya ter­hadap pertumbuhan ekonomi nasional?

Kalau itu benar-benar terjadi dan bisa dilaksanakan secara optimal, saya yakin dampaknya signifikan. Angka persisnya me­mang belum kita hitung karena masih dalam kajian. Saat ini, kita uji coba bantu nelayan dengan kapal kecil ukuran 5 GT. Tapi nanti kalau sudah pakai kapal 30 GT, hasilnya jauh lebih besar. Contoh, yang tadinya cuma Rp 200 juta–Rp 300 juta dari hasil tangkapan, sekarang bisa sampai Rp 1,5 miliar. Nah, kalau itu diduplikasi ke berbagai daerah, dampaknya sangat besar. Apakah pertumbuhannya linear atau tidak, nanti akan kita uji. Tapi saya yakin peningkatan­nya signifikan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tags :

Berita Lainnya
 

TERPOPULER

Adsense