RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan, transisi penuh penyelenggaraan ibadah haji 2026 dari Kementerian Agama (Kemenag) kepada Badan Penyelenggara (BP) Haji, masih menunggu keputusan Presiden. Percepatan proses ini bergantung pada regulasi yang disahkan
Menurut Nasaruddin, payung hukum peralihan kewenangan pengelolaan ibadah haji juga belum rampung. Proses pembahasan Undang-Undang Haji di DPR dan Pemerintah masih panjang.
“Kami belum bisa memastikan sekarang, karena memang diperlukan undang-undangnya,” kata Nasaruddin di Jakarta, dikutip dari siaran pers Kemenag, Rabu (13/8/2025).
Imam Besar Masjid Istiqlal ini mengatakan, semakin cepat beralih ke Badan Penyelenggara Haji, semakin baik. Kemenag bisa fokus pada urusan kompleks lain.
Pasalnya, rancangan undang-undang peralihan masih berupa usulan DPR yang diajukan ke Pemerintah, lalu dikembalikan lagi ke DPR untuk dibahas. Sementara itu, persiapan haji harus berjalan sesuai jadwal ketat.
Baca juga : Pimpinan MPR Kenang Sejarah Kemerdekaan
Pada Agustus ini, mesti sudah ada identifikasi calon jemaah. Pada bulan ini juga pemesanan tempat di Arab Saudi, baik di Mina Jadid maupun di dalam Mina, harus diputuskan.
“Jadi, semuanya sudah harus ditentukan bulan ini,” ucapnya.
Bagi Kemenag, transisi ini adalah momentum memperkuat layanan di bidang pendidikan dan kehidupan beragama.
“Mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji nantinya betul-betul seperti yang diobsesikan bersama, pelayanan yang semakin baik bagi jemaah,” harapnya.
Nasaruddin juga memastikan, Kemenag bakal mematuhi undang-undang dan Keputusan Presiden. Percepatan transisi bisa dilakukan jika dianggap perlu, tetapi kewenangan itu berada di tangan Presiden.
Baca juga : Karding Genjot Skema SSW Pekerja Indonesia
Dia menambahkan, peralihan kewenangan ini justru membawa hikmah. Kemenag dapat berkonsentrasi pada tugas keagamaan lain yang tak kalah penting.
“Kami ada banyak Direktorat Jenderal, seperti Pendidikan Islam, Bimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Litbang, dan Irjen. Semua ini membutuhkan konsentrasi penuh,” imbuhnya.
Pengembangan pesantren dan perguruan tinggi Islam menjadi salah satu fokus strategis. Dengan adanya lembaga khusus haji, energi Kemenag bisa lebih solid untuk urusan tersebut.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii menegaskan, pasca peralihan haji Kemenag fokus pada dua bidang, yakni pelayanan keagamaan dan pelayanan pendidikan keagamaan.
Dia membantah anggapan tentang perampingan tugas membuat pekerjaan Kemenag lebih ringan. Justru sebaliknya, dua bidang itu sangat menantang.
Baca juga : Demokrat Fokus Sukseskan Pemerintahan Prabowo
“Banyak hal yang perlu diperbaiki, disempurnakan dan dilengkapi,” bebernya.
Kepala Badan Penyelenggara Haji Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, Pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia segera menyesuaikan jadwal dan kebijakan baru pelaksanaan haji 2026. Permintaan ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk bergerak cepat.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan jadwal dan mematuhi tahapan yang ditetapkan Arab Saudi.
“Agustus nanti sudah mulai berkontrak,” ucap Gus Irfan-sapaan Mochamad Irfan Yusuf. JAR
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 4, edisi Kamis, 14 Agustus 2025 dengan judul "Disampaikan Menag Transisi Pelaksanaan Haji Tunggu Presiden"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.