RM.id Rakyat Merdeka - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar lebih sigap mengendalikan harga komoditas pangan. Karena, kenaikan cabe dan daging menjadi penyumbang utama inflasi, bulan lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), cabe merah dan daging ayam ras tercatat sebagai penyumbang terbesar inflasi bulanan (month-to-month) September 2025 terhadap Agustus 2025. Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid di Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Mantan Kapolri itu menjelaskan, inflasi nasional pada September 2025 naik dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara year on year. Sementara inflasi bulanan meningkat 0,21 persen dibandingkan Agustus. Kenaikan itu terutama dipicu kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
Baca juga : Sultan Yogya: Nggak Perlu Dipersoalkan
“Penyumbang utama inflasi, khususnya dari pangan, adalah cabe dan daging ayam ras sebesar 0,13 persen,” kata Tito.
Dijelaskannya, kenaikan harga cabe disebabkan distribusi hasil panen yang belum optimal di beberapa daerah. Sedangkan kenaikan harga daging ayam ras terjadi karena adanya penyesuaian harga oleh Kementerian Pertanian untuk melindungi peternak dari kenaikan ongkos produksi.
Meski demikian, angka inflasi tersebut masih tergolong baik, karena mencerminkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. “Produsen jangan sampai rugi, tapi konsumen juga harus bisa membeli dengan harga yang wajar dan barang tersedia,” ujarnya.
Baca juga : OJK Melindungi Konsumen Dari Penadah Barang Ilegal
Lebih lanjut, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) itu meminta provinsi yang mengalami lonjakan harga pangan agar segera melakukan langkah pengendalian, terutama untuk komoditas cabe merah dan daging ayam ras.
“Kenaikan harga cabe bisa diatasi dengan memperbaiki produksi dan distribusi. Daging ayam ras boleh naik untuk lindungi peternak, tapi jangan sampai tidak terkendali,” tegasnya.
Selain soal inflasi, Tito juga menyoroti dukungan Pemda terhadap Program Tiga Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga kini, sebanyak 509 daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Baca juga : Jokowi ‘All Out’ Besarkan Partai Gajah Belalai Merah
Namun, mantan Kapolda Metro Jaya itu menilai, masih banyak daerah yang belum optimal dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan tersebut. “Masih ada daerah yang sama sekali belum menerbitkan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” sesalnya.
Padahal, program ini memiliki nilai strategis bukan hanya dari sisi sosial, tetapi juga ekonomi. Menurutnya, sektor perumahan memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.