RM.id Rakyat Merdeka - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menilai, penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial (bansos), melainkan harus disertai penguatan sektor pendidikan. Khususnya pendidikan vokasi yang berfokus pada penguasaan keahlian terapan.
Menko PMK Pratikno mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan kementeriannya memperkuat pendidikan vokasi sebagai salah satu prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan.
Baca juga : Jaga Soliditas Internal, Ketua Golkar Rohil Pilih Mundur Dari Pencalonan
“Di sektor pendidikan ini, pendidikan vokasional yang berada di bawah Kemenko PMK sebagai dewan pengarah akan menjadi prioritas utama,” ujar Pratikno dalam keterangan resminya, Kamis (6/11/2025).
Mantan Menteri Sekretaris Negara itu menjelaskan, penguatan pendidikan vokasi akan diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antara sisi pasokan (supply side) di dunia pendidikan dan sisi permintaan (demand side) di dunia kerja. Tujuannya, memastikan lulusan vokasi benar-benar siap mengisi kebutuhan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dari tingkat keterampilan dasar hingga teknologi tinggi.
Baca juga : Lantik 228 Anggota TPD, DKPP Perkuat Etika Penyelenggara Pemilu
“Kita perlu matching antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja. Baik tenaga kerja dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk penyiapan kemampuan bahasa, pengenalan budaya, dan kemampuan teknis,” jelasnya.
Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) itu menambahkan, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022, yang menempatkan Kemenko PMK sebagai koordinator dan pengarah untuk memastikan pelaksanaan vokasi lintas kementerian dan lembaga berjalan sinergis.
Baca juga : Ekonomi Indonesia Tahun Ini Kokoh, APBN Sukses Menjaga Daya Beli Masyarakat
Selain pendidikan vokasi, Presiden juga meminta Kemenko PMK mengkaji pengembangan sekolah terintegrasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang penguatan pendidikan nasional. Sekolah ini diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama keluarga kurang mampu.
“Presiden meminta memikirkan sekolah terintegrasi, sekolah rakyat yang dikawal Kementerian Sosial untuk desil 1 dan 2. Kemudian ada Sekolah Unggul Garuda. Untuk desil 3 sampai 6 akan dipikirkan tindak lanjutnya, mungkin semacam sekolah terintegrasi di tiap kecamatan,” tuturnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.